Paket Kebijakan VIII Bisa Tingkatkan Daya Saing Nasional
“Ini akan memberikan kepastian usaha. Berbagai informasi yang dikompilasi dalam satu peta ini juga bisa dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana,” kata Darmin. Harapannya, dengan kebijakan ini pelaksanaan pembangunan nasional bisa dipercepat. (Baca: Jokowi: Paket Kebijakan untuk Cari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru)
Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan kilang demi memenuhi kebutuhan BBM dan mengurangi ketergantungan impornya. Sejak 21 tahun terkhir Indonesia tidak pernah membangun kilang baru, sementara kebutuhan BBM dalam negeri terus naik. Akhirnya pasokan BBM dalam negeri pun defisit. Jika tidak ada penambahan kapasitas, dalam 10 tahun ke depan angka defisitnya bisa mencapai 1,9 juta barel per hari.
Peraturan Presiden (perpres) kilang yang rencananya akan diterbitkan pekan ini, diharapkan dapat mendorong pembangunan kilang yang selama ini sulit terlaksana. Rencananya pemerintah akan membangun dua kilang di Tuban dan Bontang mulai tahun depan. Ada juga peningkatan kapasitas empat kilang di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai.
Jika semua BBM bisa dipasok dari kilang dalam negeri, pemerintah yakin harga jual BBM untuk dunia usaha dan masyarakat dapat ditekan menjadi lebih murah. Sehingga daya saing industri, ketahanan energi, dan perekonomian Indonesia bisa meningkat.
Dalam Paket Kebijakan VIII, pemerintah akan memberikan insentif pembebasan bea masuk untuk 21 pos suku cadang dan komponen perbaikan atau pemeliharaan pesawat. Menurut Darmin, kebijakan ini akan memberikan kepastian bagi usaha penerbangan nasional MRO. Selain itu bisa mendorong tumbuhnya industri suku cadang dan komponen pesawat terbang dalam negeri.
“Lebih jauh, diharapkan kebijakan ini akan membuka ruang bagi hadirnya pengembangan kawasan usaha pemeliharaan pesawat terbang,” ujarnya. (Baca: Pemerintah Akui Paket Kebijakan I Terlalu Ambisius)
