BI Tolak Usulan Agar BPK Audit Kebijakan Moneter
?Kalau seandainya dimasukkan (dibahas) agenda ini, kami keberatan. Karena kami merasa belum ada dasar Bapak dan Ibu Komisi XI untuk memutuskan ini,? ujar dia.
Ketua Komisi XI Fadel Muhammad sepakat dengan pernyataan Agus Martowardojo. Maka, dalam rapat kali ini ia tidak membahas persoalan audit BI oleh BPK. ?Memang timing sekarang kurang tepat untuk membahas ini di publik, ketika (kondisi) saat ini,? tutur Fadel.
Permintaan agar BPK mengaudit kebijakan BI diusulkan oleh anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbakhun. Dia menilai, kebijakan BI selama ini belum maksimal untuk menguatkan nilai tukar rupiah. (Baca: BPK Tunggu Permintaan Resmi DPR untuk Mengaudit Kebijakan BI)
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya tidak dapat mengaudit kebijakan BI tanpa ada permintaan dari DPR. Bank Indonesia merupakan lembaga yang bersifat independen, jadi kebijakannya tidak bisa diaudit. Namun, jika DPR yang meminta, audit bisa saja dilakukan. Karena DPR merupakan representasi dari rakyat.
?Dalam UU BI, kami tidak diperbolehkan audit policy (kebijakan). Kami cuma boleh audit anggaran operasional BI,? kata dia di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (22/9).
