Pengusaha Keluhkan Rendahnya Koordinasi di Internal Pemerintah
Apindo telah memberikan 25 matriks yang berisi 25 sektor kebijakan agar direlaksasi bagi kemudahan dunia usaha di tengah perlambatan ekonomi saat ini. Beberapa di antaranya adalah pelarangan minuman beralkohol, penetapan bea masuk atas bahan baku impor, serta Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK).
?Lebih baik pemerintah fokus kepada kebijakan fiskal yang lebih bersifat stimulus untuk saat ini,? katanya.
Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Unum Apindo Suryadi Sasmita mengatakan, cara menyikapi tekanan ekonomi tanpa kebijakan fiskal yang signifikan akan membuat dunia usaha pelan-pelan tumbang. Dia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan fiskal yang mendukung dunia usaha dalam waktu cepat.
Dia mencontohkan perlambatan ekonomi saat ini membuat beberapa sektor terdampak, contohnya retail yang cukup terdampak signifikan. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan jangka cepat yang dapat menumbuhkan kembali perekonomian.
"Lihat Grup Hero sudah menutup 74 tokonya (Guardian), lalu 626 ribu orang telah mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Ini makanya pemerintah harus segera mengambil kebijakan cepat," kata Suryadi.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada akhir pekan lalu menyampaikan akan menghapus 38 jenis perizinan di bidang ekspor dan impor. Penghapusan ini merupakan implementasi paket kebijakan tahap I pemerintah.
Ketua Tim Deregulasi Kemendag Arlinda Imbang Jaya mengatakan, ke-38 jenis perizinan tersebut tersebut terdiri dari empat izin eksportir terdaftar, 21 izin importir terdaftar, dan 13 izin importir produsen. Jumlah izin yang dihapus tersebut setara dengan 31,4 persen dari total perizinan di Kemendag.
