Menteri BUMN Tetap Lanjutkan Proyek Kereta Cepat
KATADATA ? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengatakan, pemerintah akan tetap membangun jaringan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Kementerian BUMN menunjuk konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) untuk mengerjakan proyek tersebut.
?Kalau jadi, pasti jadi. Tinggal speed-nya (kecepatannya) berapa. Itu yang utama mengingat akhirnya kami yang mengkalkulasi,? kata Rini dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9).
Dia membantah pemberitaan bahwa pemerintah membatalkan proyek kereta cepat tersebut. Menurut dia, keputusan pemerintah adalah pembangunan jaringan transportasi ini tidak boleh menggunakan anggaran negara, termasuk juga dalam pemberian jaminan dari pemerintah.
Adapun pendanaan proyek, Kementerian BUMN akan menjaring dana dari investor luar negeri, terutama pinjaman yang bersifat jangka panjang. ?Proyek ini perlu waktu pengembalian. Jadi pinjaman perlu jangka panjang minimal 30 tahun ke atas kami harap 40 tahun ke atas,? kata Rini. (Baca: Pemerintah Batalkan Pembangunan Kereta Cepat)
Pemerintah, lanjut Rini, meminta agar Cina dan Jepang, dua negara yang berminat membangun kereta cepat, untuk memperbaiki proposalnya. Misalnya, terkait tingkat kecepatannya serta skema pembiayaannya. ?Nggak ada pembatalan apa-apa. Kami menganalisa secara mendalam proposal ini. Tapi kami hanya mengatakan harus ada perbaikan sedikit,? tutur dia.
Terkait konsorsium, Rini mengatakan, pihaknya telah menunjuk konsorsium BUMN untuk mengerjakan proyek ini. Konsorsium yang dipimpin Wika tersebut terdiri dari PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Kereta Api Indonesia. Dia memastikan, dalam pengerjaan proyek ini pemerintah tidak akan memberikan suntikan modal berupa penyertaan modal negara (PMN).
Wika, lanjut dia, memang mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun, tapi itu untuk membangun jalan tol dan pembangkit listrik. ?Untuk pembangunan KA cepat dan medium tidak gunakan PMN,? tutur Rini. (Baca: Proyek Kereta Cepat, Jepang dan Cina Punya Peluang yang Sama)
Di tempat terpisah, Duta Besar Jepang Yasuaki Tanuzaki mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang menolak proposal pembangunan kereta cepat yang diajukan negaranya. Kendati demikian, Jepang tertarik untuk berinvestasi pembangunan jaringan kereta dengan kecepatan yang lebih rendah. Namun masih menunggu kriteria proyek yang lebih detail.
Kekecewaan Jepang, lanjut dia, karena sudah melakukan studi kelayakan dalam waktu yang lama. Jepang pun sudah menawarkan teknologi terbaiknya untuk proyek ini. ?Saya telah menyampaikan penyesalan saya, karena dua alasan. Pertama, karena permintaan Indonesia, studi kelayakan kereta cepat diperpanjang. Kedua, Jepang percaya kami memiliki teknologi terbaik,? kata dia seusai bertemu Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta.
(Baca: Wika Beton Cari Mitra Garap Konstruksi Kereta Cepat)
Meski begitu, dia memastikan bahwa Jepang akan tetap menjaga kerja sama dengan Indonesia. Termasuk untuk pembangunan kereta berkecepatan sedang ini. Namun, dia belum bisa memastikan apakah negaranya bersedia, sebab belum mengetahui dengan pasti bagaimana desain infrastruktur ini.
?Saya tidak tahu apakah perusahaan di Jepang yakin. Tapi pasti kami tertarik untuk bekerja sama (membangun) kereta berkecepatan sedang ini,? kata dia. (Baca: Konsorsium China Railway Akan Garap Kereta Cepat)
Darmin Nasution mengatakan, dirinya sudah membicarakan terkait keputusan pemerintah dan kereta berkecepatan sedang ke Jepang. Dia juga menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menyediakan anggaran ataupun penjaminan untuk proyek ini. Bila Jepang ataupun Cina tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah akan menarik investor lain.
?Ada banyak negara punya kemampuan. Artinya, saya bilang kereta (kecepatan) menengah di luar Jepang dan Cina. Ada Jerman. Di luar itu juga ada Korea, Spanyol, Inggris, dan Prancis. Itu yang terkuat di (proyek) kereta api,? tutur Darmin.
