Pemerintah Siapkan Perpres Pembangunan LRT Jabodetabek
.JPG)
?Pembiayaan full dari kami,? kata Kiswo.
Lebih lanjut dia mengatakan, tidak mempermasalahkan belum dibebaskannya lahan ruang terbuka hijau (RTH) milik DKI Jakarta yang rencananya akan dipakai sebagai depo. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail telah menawarkan lahan di Depok untuk dijadikan depo LRT apabila DKI tidak memberikan lahan.
?Jadi memang ada alternatif yang diberikan mereka (Pemprov Jabar dan Pemkot Depok) untuk menggunakan lahan mereka,? kata Kiswo.
(Baca: Pembangunan LRT Terganjal Pembebasan Lahan)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak bisa begitu saja memberikan izin lahan untuk pengerjaan proyek LRT kepada Adhi Karya. Proyek LRT ini kemungkinan akan membabat RTH yang merupakan aset negara.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Perdagangan dan Transportasi Sutanto mengatakan saat ini persentase RTH DKI Jakarta hanya mencapai 11-12 persen. Padahal kebutuhan RTH di Jakarta, seharusnya mencapai 30 persen.
?Beberapa tanah yang diminta (Adhi Karya) itu RTH, contohnya di Cawang dan Cibubur yang akan dijadikan stasiun dan depo. Ini yang perlu kami bahas,? kata Sutanto.
Mengenai urusan lahan ini, pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden khusus untuk menunjuk Adhi Karya sebagai kontraktor proyek ini. Sutanto khawatir jika dalam Perpres ini juga akan diatur bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta wajib memberikan lahan untuk proyek LRT.
