BPK Sebut Keterlambatan Pengembalian Pajak jadi Masalah Berulang
Namun, SE ini baru diberlakukan pada 2020. Adapun pada tahun lalu, DJP belum memiliki ketentuan yang mengatur tenggat waktu penerbitan SPMKP setelah terbitnya SKPKPP berikut sanksi yang dapat dikenakan atas kelalaian apabila terlambat menerbitkan.
"Kami harap SE tersebut bisa membantu mempercepat proses pembayaran restitusi yang sekarang sedang berlangsung," ujar Agus.
Kendati demikian, BPK menyoroti tidak adanya pengaturan terkait sanksi dalam SE tersebut yang dapat dikenakan apabila kantor pelayanan pajak terlambat menerbitkan SPMK yakni paling lambat 5 hari kerja. Kemudian, masih terdapat opsi yang dapat mengesampingkan jangka waktu lima hari kerja tersebut.
Opsi yang dimaksud adalah apabila wajib pajak belum menyampaikan rekening dalam negerinya saat SKPKPP diterbitkan tanpa nomor rekening, maka lima hari kerja baru dihitung sejak KPP menerima nomor rekening dalam negeri wajib pajak.
Di sisi lain, pemerintah menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan aktivitas perekonomian terganggu. Akibatnya, target APBN diperkirakan sulit tercapai seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
