Sri Mulyani Ungkap Data Penerima Bansos Belum Diperbarui Sejak 2015
Alasannya, program tersebut nantinya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. " Karena memang ini semua harus dipertanggungjawabkan. Memang ada trade off antara kecepatan dan ketepatan ketika bahan baku data belum komplit, menjadi sesuatu yang sangat menantang untuk kita semua," ujarnya.
Adapun anggaran bansos Covid-19 yang masuk ke dalam pos perlindungan sosial sudah terealisasi Rp 86,5 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun. Realisasi itu terdiri dari PKH Rp 26,6 triliun, kartu sembako Rp 25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 16,5 triliun, kartu prakerja Rp 2,4 triliun, diskon listrik Rp 3,1 triliun, dan BLT dana desa Rp 8,8 triliun.
Kepala UKM Center FEB UI Zakie Machmud menyarankan ke depannya bantuan pemerintah bisa didorong per sektor sehingga lebih spesifik. "Tapi memang sekali lagi tantangannya adalah data," kata Zakie dalam kesempatan yang sama.
Menurut ia, data masyarakat di Indonesia masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Maka dari itu, kecepatan dan ketepatan pemberian bantuan menjadi sebuah tantangan tersendiri.
"Kita bisa tepat tapi tidak bisa cepat. Kita mau cepat tapi suka tidak tepat, masalahnya akuntabilitas," ujarnya.
Dengan demikian Zakie menilai memadukan kecepatan dan ketepatan pemberian bantuan di tengah pandemi menjadi persoalan yang rumit. Namun, ia yakin hal tersebut bisa dilakukan jika pemerintah bisa mendesain program dengan tepat.
