Simalakama Menumpuk Utang untuk Anggaran Negara saat Pandemi
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, bunga utang yang harus dibayar pemerintah hingga Juli 2020 mencapai Rp 182,8 triliun, naik 15,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir tahun, pemerintah memproyeksi bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp 338,8 triliun.
Adapun total utang pemerintah hingga Juli 2020 mencapai Rp 5.434,86 triliun, naik 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
David menjelaskan kebijakan pemerintah menarik utang lebih besar di awal tahun untuk mengantisipasi belanja memang sudah dilakukan sejak lama. Hal ini terutama untuk mengantisipasi ketidakpastian di pasar keuangan. Namun, penyerapan belanja negara yang lambat juga bukan persoalan baru.
Pemerintah perlu lebih baik dalam mengelola belanja negara. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem teknologi dalam penganggaran. Adapun untuk saat ini, ia memperkirakan pemerintah akan kembali memaksimalkan belanja negara di akhir tahun. Hal ini seperti yang dilakukan pemerintah hampir setiap tahun.
Adapun terkait langkah pemerintah untuk mendesain ulang anggaran, menurut David, dapat saja dijadikan opsi. Hanya saja, perlu dihitung untung dan ruginya secara matang. "Harus diperhitungkan secara mendalam," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan akan mendesain ulang program pengelolaan anggaran agar kas negara dapat digunakan seefektif mungkin. Desain ini rencanaya akan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.
"Ini supaya jangan kita masih punya cash banyak tapi kita tetap issue utang," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (7/9).
Adapun salah satu desain tersebut yakni menggabungkan program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Sebelumnya, ketiga program tersebut dikelola secara terpisah.
Dengan adanya penggabungan program tersebut, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan bisa akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. Program itu nantinya akan memakan anggaran Rp 233,74 miliar dan diharapkan dapat memberikan hasil pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Selain itu, pengelolaan kekayaan negara diharapkan lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial, dan pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. Adapun hasil akhr dari program ini berupa kecukupan kas negara, utilisasi kekayaan negara, dan fasilitas investasi.
Sri Mulyani menyebut pemerintah akan mendorong perbaikan pada pengelolaan anggaran sehingga penarikan utang dan kebutuhan belanja negara semakin dekat. "Itu adalah prasyarat bahwa pasar keuangan atau pasar SBN harus semakin dalam, jadi kita bisa lebih relay on market tanpa menumpuk duit banyak pada saat mengantisipasi belanja negara," ujarnya.
Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan bahwa akan ada insentif kepada kementerian/lembaga yang dapat mendesain belanja lebih baik dan tepat sasaran. Program tersebut akan ada dalam pengeloalaan belanja negara. Dengan adanya desain baru tersebut, hanya ada lima program dalam penyelenggaraan anggaran Kemenkeu dari sebelumnya 12 program.
Program itu, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.
