Ancaman Gelombang Baru Pengangguran saat Memasuki Resesi Ekonomi
Perkiraan Hariyadi belum mencakup angkatan kerja baru yang kemungkinan tak terserap akibat perusahaan enggan menambah pegawai. Berdasarkan survei BPS, 62,29% perusahaan memutuskan untuk tidak menambah pegawai, sedangkan sebanyak 35,56% memilih mengurangi pekerja. Hanya 2,15% perusahaan yang masih menambah pegawai.
Keputusan ini tak lepas dari penurunan pendapatan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19. pada mayoritas perusahaan yang disurvei. Sementara itu, rata-rata jumlah angkatan kerja baru dalam dua tahun terakhir pada periode Agustus saat perhitungan angka pengangguran BPS dilakukan mencapai sekitar 2,7 juta orang.
Dampak kondisi ekonomi yang sulit antara lain dirasakan Reinhard, 25 tahun. Kontrak kerjanya di perusahaan migas tempat ia bekerja selama dua tahun terakhir tak diperpanjang. Ia pun tak sendiri, hampir seluruh karyawan kontrak di perusahaannya bekerja mengalami nasib yang sama.
Bisnis sektor migas yang digeluti perusahaan terpukul dari dua arah. Permintaan dan harga. Reinhard pun kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terlebih sang Ayah saat ini juga sudah tidak bekerja.
Nasib tak berbeda jauh dialami Nabila, 33 tahun. Bedanya, ia terkena pemutusan hubungan kerja tak lama setelah diangkat sebagai karyawan tetap. Pandemi Covid-19 membuat bisnis perusahaan di sektor teknologi tempatnya bekerja mengalami kesulitan. Banyak klien yang menunggak pembayaran.
Alhasil, kantor pusat tempat Nabila bekerja di Singapura memutuskan untuk menutup kantor perwakilan Jakarta yang sudah berdiri selama tujuh tahun. "Kantor di Jakarta ditutup. Jadi sekarang lagi cari-cari pekerjaan baru," ujarnya.
Merambat ke Kemiskinan
Pengangguran yang bertambah dapat memicu lonjakan angka kemiskinan Apalagi, jumlah penduduk rentan dan hampir miskin di Indonesia ini sangat besar. Yusuf menilai, guncangan ekonomi seperti resesi akan membawa mereka turun kelas menjadi penduduk miskin. Ia bahkan memproyeksi tambahan penduduk miskin dapat mencapai 37 juta orang tahun ini.
Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, bertambah 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 atau 1,28 juta orang dibandingkan Maret 2019. Kenaikan kemiskinan terjadi akibat dampak pandemi corona meski pukulan keras pada perekonomian baru terjadi pada April dan Mei.
Bantuan sosial pemerintah, menurut Yusuf, dapat menjadi salah satu faktor utama pencegah laju kemiskinan. Namun, untuk menambah kekuatan bansos, penyaluran harus diperluas ke kelompok pendapatan menengah.
"Jadi BLT perlu dipertimbangkan untuk diperluas untuk kelompok kelas menengah agar bisa optimal dalam hal menahan laju kemiskinan," ujarnya.
Kendati demikian, Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman menilai program bansos bersifat jangka pendek sehingga tidak mampu menahan laju kemiskinan. Belum lagi, penyalurannya banyak yang tak tepat sasaran.
Saat ini, bertambahnya jumlah kemiskinan akibat dari tenaga kerja yang tidak bisa bekerja dan menjadi pengangguran terjadi akibat struktur ekonomi yang terpuruk," kata Rizal.
Bank Dunia sebelumnya memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2020 di Indonesia mencapai sebesar 10,7% pada skenario ringan dan 11,6% pada skenario berat jika pemerintah tak menggelontorkan bantuan. Dengan demikian, akan terdapat 5,5-8 juta orang miskin baru.
Adapun jika bantuan sosial yang direncanakan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai target, tidak tumpang tindih dan hidupnya kembali aktivitas perekonomian, maka kemiskinan akan naik lebih rendah dari proyeksi tersebut, yakni menjadi sebesar 8,2% untuk skenario ringan dan 9% untuk skenario berat.
