Sri Mulyani Minta Dukungan Bank Dunia dan IMF soal Burden Sharing
Ekonom Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet menyebutkan bahwa secara kapasita, Bank Dunia dan IMF bisa memberikan dukungan terhadap kebijakan burden sharing. Namun, penilaian positif hanya akan diberikan jika memang kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut dalam kedua lembaga. "Seperti misalnya kebijakan UU Ciptaker yang beberapa waktu lalu mendapat dukungan dari Bank Dunia," kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Selasa (20/10).
Menurut dia, kebijakan burden sharing bukan dilakukan tanpa alasan. Kemampuan pemerintah dalam membiayai terbatas, tetapi peningkatan belanja dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sejauh ini, menurut dia, pasar telah menerima kebijakan burden sharing pemerintah dan BI, terlihat dari aliran dana asing yang kembali masuk ke instrumen portofolio.
"Kalaupun ada capital outflow saya kira sentimennya lebih banyak kepada kondisi pasar keuangan global terutama AS dibandingkan dengan sentimen terkait burden sharing," ujar dia.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerbitan surat berharga negara sesuai surat keputusan bersama I hingga 13 Oktober 2020 mencapai Rp 61,63 triliun. Jumlah itu terdiri dari SSBN Rp 29,05 triliun dan surat utang negara Rp 32,58 triliun.
Adapun total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp 5.594,93 triliun, naik 19,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
