Sri Mulyani Siapkan Dana Vaksin Rp 34 T, Sumbernya Burden Sharing BI
Pinjaman daerah tercatat Rp 980 miliar, bantuan operasional pesantren Rp 2,58 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp 1,14 triliun, peta peluang investasi Rp 20 miliar, serta komunikasi PEN Rp 30 miliar.
Lalu, dana bantuan UMKM terealisasi 83% dari pagu Rp 114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp 64,5 triliun dan pembiayaan investasi LPDB Rp 1 triliun. Selain itu, ada PPh Final UMKM DTP Rp 570 miliar, subsidi bunga Rp 5,49 triliun, penjaminan kredit Rp 1,57 triliun, serta Banpres Usaha Mikro Rp 22,11 triliun.
Realisasi pos insentif dunia usaha mencapai 31,6% dari pagu Rp 120,6 triliun. Capaian itu meliputi PPh 21 DTP Rp 2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp 9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp 13,73 triliun. Pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp 3,57 triliun dan penurunan tarif PPh Badan Rp 9,21 triliun.
Sementara itu, anggaran pembiayaan korporasi baru terealisasi 3,2% dari pagu Rp 62,22 triliun. Realisasi itu terdiri atas penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp 945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp 2 triliun.
Bank Indonesia mencatat realisasi pembelian Surat Berharga Negara secara langsung untuk belanja publik program PEN mencapai Rp 252,2 triliun per 3 November 2020. Angka tersebut merupakan 63,4% dari beban pembiayaan Rp 397,56 triliun yang akan ditanggung sepenuhnya oleh bank sentral.
Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa sisa SBN yang harus diserap untuk beban pembiayaan yang terdiri dari biaya kesehatan dan perlindungan sosial tersebut akan diterbitkan sebelum akhir tahun. "Itu kami sudah terima suratnya dari Ibu Menteri Keuangan," kata Perry dalam kesempatan yang sama.
Selain untuk biaya belanja publik, ia menyebut telah menanggung pembiayaan belanja barang nonpublik bantuan UMKM dan non-publik pembiayaan korporasi. Namun untuk pembiyaan tersebut dilakukan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020.
Hingga saat ini, pembelian SBN BI di pasar perdana melalui mekanisme pasar sebesar Rp 69,8 triliun. Angka itu terdiri dari lelang Rp 48,99 triliun, Green Shoe Option Rp 17,13 triliun, dan private placement Rp 3,68 triliun.
Perry mengatakan juga telah menanggung beban bunga belanja non-publik sebesar Rp 95,2 triliun. "Ini bebannya saja," ujar dia..
Adapun pada pembiayaan belanja non-publik UMKM, BI memperoleh bunga sebesar reverese repo rate dikurangi 1%. Sedangkan untuk pembiayaan belanja non-publik korporasi, bank sentral memperoleh bunga sebesar reverse repo rate yang saat itu ditetapkan sebesar 4,3%.
