DBH Cukai Tembakau 2021 Rp 3,5 T, Separuhnya untuk Perlindungan Sosial
Di bidang kesehatan, kegiatan yang akan menjadi prioritas yakni pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan penanganan Covid-19. Kemudian, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan hingga pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Tak hanya untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 25% dari pagu DBH CHT dan sisanya wajib digunakan untuk bidang penegakan hukum, sosialisasi ketentuan cukai, hingga pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Ekonom Senior Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet berpendapat, pemerintah memang perlu menerapkan kebijakan bertahap untuk DBH CHT di dalam negeri. "Karena selain pertimbangan kesehatan, pemerintah juga harus memikirkan nasib petani tembakau, pekerja buruh di industri, dan sebagainya," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (12/1).
Dalam konteks pemulihan ekonomi tahun ini, kebijakan DBH CHT sebanyak 35% untuk kesejahteraan petani tembakau merupakan langkah yang perlu diambil. Ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah.
Kendati begitu, jika melihat komponen transfer ke daerah dan komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masih banyak komponen dengan proporsi lebih besar yang bisa mendorong perekonomian daerah. Misalnya, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.
Yusuf menilai, realisasi belanja daerah pada 2020 sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. "Itu harus dipertahankan dalam rangka mendorong perekonomian daerah," kata dia.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 762,5 triliun, atau 99,8% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 763,9 triliun. Tetapi, pencapaian TKDD tersebut turun 6,2% dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp 762 triliun.
