Beban Berat Kas Negara Tangani Pandemi Pasca-Burden Sharing BI
Jumlah ini melonjak dari posisi akhir 2019. Saat itu, BI hanya menggenggam Rp 273,21 triliun atau 9,54% dari total surat utang pemerintah. Hanya Rp 10,72 triliun atau 0,39% merupakan bagian dari operasi moneter.
Hingga 19 Januari, kepemilikan BI pada surat utang pemerintah mencapai Rp 882,83 triliun atau 22,53%. Dari jumlah tersebut, Rp 508,33 triliun merupakan bagian dari operasi moneter.
Beban Bunga Utang Pemerintah
Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Deni Ridwan menjelaskan tak ada lagi burden sharing pembiayaan antara pemerintah dengan BI pada tahun ini seperti tahun lalu. Pembelian SBN di pasar perdana oleh BI sesuai dengan SKB I akan mengikuti harga pasar.
"Meski tanpa burden sharing, pemerintah optimistis dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN tahun ini," kata Deni kepada Katadata.co.id, Selasa (26/1).
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menjelaskan kesediaan BI untuk tetap menjadi pembeli siaga dalam penerbitan SBN pemerintah memberikan jaminan bahwa pembiayaan defisit anggaran akan terpenuhi. Namun, beban pemerintah untuk membayarkan bunga pinjaman lebih besar.
"BI sebagai standby buyer ini jaminan bahwa tidak akan ada masalah di pembiyaan APBN, tetapi karena tidak ada burden sharing maka beban pembayaran bunga utang akan lebih besar," katanya.
Meski tren suku bunga obligasi tengah menurun, menurut dia, beban pembayaran bunga utang tetap akan membengkak tanpa burden sharing. Di negara lain terutama negara maju, penarikan utang di pasar tak membebani karena bunga mendekati nol.
"Berbeda dengan di Indonesia. Ini jadi isu yang seringkali dimanfaatkan oleh mereka yang tidak suka dengan pemerintah karena beban bunga utang sangat besar," katanya.
Berdasarkan data APBN Kita edisi Januari, pemerintah pada tahun lalu membayar bunga utang Rp 314,8 triliun. Ini lebih rendah dari yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2020 Rp 338,8 triliun, tetapi lebih besar dari realisasi belanja modal maupun belanja pegawai pemerintah pusat.
Dalam APBN 2021, pemerintah mengalolasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 314,1 triliun. Sementara target pembiayaan utang mencapai Rp 1.177,4 triliun, yang antara lain akan dipenuhi penerbitan SBN neto Rp 1.207,3 triliun.
Ekonom Institute Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menjelaskan, skema burden sharing memang sebaiknya hanya sementara karena urgensi untuk mengatasi covid-19 dan memulihkan ekonomi. "Kalau terlalu lama dampaknya kurang baik terhadap kredibilitas BI dalam menjalankan kebijakan moneter secara independen," katanya.
Kebutuhan pembiayaan APBN pada tahun ini, menurut dia, tidak akan sulit dipenuhi dengan tingginya permintaan terhadap SUN. Sebagian besar permintaan akan datang dari perbankan karena mereka masih kesulitan menyalurkan kredit ke sektor riil seiring permintaan yang masih lemah.
Selain itu, aliran modal asing juga berpotensi mengalir deras ke Indonesia seiring berlimpahnya likuiditas global dan era suku bunga rendah negara maju.
"Pemenuhan kebutuhan pembiyaan defisit APBN kelihatannya bukan masalah utk tahun ini. Yield SUN yang rendah akan meringatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan penerbitan utang saat ini tetap menjadi beban utang yang harus dibayarkan pada APBN pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, diversifikasi pembiayaan ke pinjaman multilateral dan bilateral yang bunganya lebih rendah dibandingkan penerbitan SBN tetap diperlukan.
"Selain itu, sebaiknya jangan terlalu agresif mengejar pembiayaan melalui SUN meski ada strategi front loading. Apalagu jikapenyerapan anggaran belanja di APBN masih lambat dan jangan sampai berutang yang tidak perlu," ujarnya.
