Sri Mulyani Tambah Dana Pemulihan Ekonomi jadi Rp 699 T, Lampaui 2020
Pemerintah berencana kembali menaikkan alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 699,43 triliun, lebih tinggi dari alokasi 2020 Rp 695,2 triliun dan realisasinya Rp 579,78 triliun. Angka ini bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi awal dalam APBN 2020 sebesar Rp 373,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kenaikan anggaran PEN bisa menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan ekonomi terutama pada kuartal pertama tahun ini. "Pada Januari, Februari dan semoga terus berlanjut sampai Maret," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara virtual, Selasa (23/2).
Anggaran PEN 2021 meliputi belanja bidang kesehatan Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, program prioritas Rp 125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 186,81 triliun, dan insnetif usaha Rp 53,86 triliun.
Pengeluaran PEN di bidang kesehatan meningkat 178% dibanding dengan realisasi 2020 yang sebesar Rp 63,51 triliun. Dana tersebut akan digelontorkan untuk diagnostik testing dan tracing Rp 9,91 triliun, therapeutic antara lain biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganann lainnya Rp 27,67 triliun.
Sementara di pos perlindungan sosial, bantuan akan diberikan melalui program keluarga harapan (PKH) Rp 28,71 triliun, kartu sembako Rp 45,12 triliun, dan bantuan sosial tunai Rp 12 triliun. Kemudian, kartu pra kerja Rp 20 triliun, bantuan langsung tunai dana desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya Rp 37,18 triliun.
Untuk program prioritas, dana dialokasikan untuk bantuan kegiatan padat karya kementerian/lembaga Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, serta kawasan industri Rp 11,22 triliun. Lalu, untuk pinjaman daerah Rp 10 triliun, pengembangan teknologi Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.
Dukungan UMKM dan korporasi akan meliputi subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, bantuan produktif usaha mikro Rp 17,34 triliun, dan subsidi imbal jasa penjaminan Rp 8,51 triliun. Selanjutnya, melalui penyuntikan modal negara untuk BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, serta dukungan lainya Rp 3,27 triliun.
Adapun insentif usaha diberikan dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 19,71 triliun, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) DTP kendaraan bermotor Rp 2,99 triliun, serta insnetif lainnya Rp 12,3 triliun.
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai, kenaikan anggaran PEN bukan diartikan sebagai ancaman Covid-19 yang lebih besar tahun ini. "Berarti keseriusan pemerintah untuk menangani pandemi lebih besar," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Selasa (23/2).
Kenaikan anggaran utamanya terjadi pada pos bidang kesehatan. Dengan demikian, pelaksanaan vaksinasi bisa lebih cepat dan virus corona segera ditangani.
Vaksinasi virus corona Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak pertengahan Januari 2021. Meski demikian, masih banyak masyarakat tak percaya dengan sejumlah varian vaksin Covid-19 yang ada. Ini sebagaimana terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (21/2).
Di setiap varian vaksin, ada lebih dari 30% responden yang menyatakan ketidakpercayaannya. Sementara, sekitar 40% responden tak dapat memutuskan varian vaksin mana yang dapat dipercaya.
