Sri Mulyani Sayangkan Heboh Rencana Kenaikan Tarif PPN: Jadi Kikuk
Pernyataan Sri Mulyani merespons cerita Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo. Menurut dia, masyarakat cenderung tidak percaya bahwa Komisi XI belum menerima draf resmi RUU KUP dari pemerintah. "Lalu bertanya apa kerja kami, mereka mempertanyakan. Padahal kami sudah berupaya bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengawal," ujar Andreas dalam kesempatan yang sama.
Ia pun meminta klarifikasi pemerintah mengapa belum ada penjelasan lengkap terkait isi RUU KUP. "Kami merasa terpojok padahal memang belum ada pembahasannya," katanya.
Andreas mengingatkan bahwa isu perpajakan perlu menjadi perhatian lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak. Rencana perubahan tarif pajak membutuhkan komunikasi publik.
Berdasarkan draf RUU KUP yang diterima Katadata.co.id, tarif PPN direncanakan naik dari 10% menjadi 12%. Namun, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pemerintah juga akan mengenakan tarif berbeda pada setiap barang/jasa. Tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%.
Selain itu, sembako akan dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017, sembako yang tidak dikenakan PPN yakni meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, dan telur. Kemudian, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.
