Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Pendanaan Bangun Infrastruktur
Sri Mulyani menegaskan, pemda tidak seharusnya mengandalkan pembangunan infrastruktur hanya memanfaatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Pemda harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari pembiayaan alternatif. Ini karena APBN dan APBD hanya mampu menyediakan sekitar 30% dari kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp 6.421 triliun hingga 2024. "Namun pengaturannya tetap harus akuntabel dan pruden," ujar dia.
Maka dari itu, ia menilai terdapat urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hubungan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Aturan tersebut diharapkan menciptakan integrasi antara pengelolaan fiskal pusat dan daerah.
Namun, Ekonom Senior Center Of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa RUU ini tidak selaras dengan semangat otonomi daerah untuk dapat mandiri dalam mengelola keuangan daerah, termasuk mengendalikan defisit dan pembiayaan dari masing-masing daerahnya. "Hanya saja, tidak bisa dipungkiri bahwa otonomi daerah juga masih meninggalkan pekerjaan rumah terkait penyelerasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id pada awal tahun ini.
Selain itu, aturan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi daerah untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan APBN selama ini. Salah satunya, seperti masalah eksekusi belanja daerah hingga penumpukan dana pemda di perbankan.
Kementerian Keuangan mencatat simpanan pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp 182,3 triliun per Maret 2021. Jumlah tersebut meningkat 11,2% dibandingkan pada Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun. Jika dibandingkan dengan Maret 2020, nilainya juga naik 2,7% dari Rp 177,52 triliun.
Peningkatan simpanan tersebut terjadi karena masih rendahnya belanja pemda hingga bulan lalu. Realisasinya baru sebesar Rp 98,9 triliun atau 9,4% dari APBD.
