Sri Mulyani Naikkan Batas Tarif Pungutan Ekspor CPO, Berlaku Juli
Selain itu, Rahayu mengatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Upaya ini dilakukan dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180.000 hektar lahan per tahun, dengan alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang ditetapkan sebesar Rp 30 juta per hektar.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Aburrachman menjelaskan, PMK baru tersebut membuat batas pengenaan tarif progresif berubah yang semula pada harga CPO US$ 670/MT menjadi US$ 750/MT. Apabila harga CPO di bawah atau sama dengan US$ 750/MT, maka tarif pungutan ekspor akan tetap, misalnya untuk tarif produk crude adalah sebesar US$ 55/MT.
Selanjutnya, setiap kenaikan harga CPO sebesar US$ 50/MT, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US$ 20/MT untuk produk crude dan US$ 16/MT untuk produk turunan sampai harga CPO mencapai US$ 1000. "Apabila harga CPO di atas US$ 1000, maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masing-masing produk,”kata Eddy.
Menurut dia, dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah untuk meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Hal ini juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani kelapa sawit dan keberlanjutan pengembangan layanan pada program pembangunan industri sawit nasional, antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.
Posisi Indonesia sebagai pengekspor minyak sawit mentah (CPO) terbesar ke negara konsumen utama, India. saat ini digeser oleh Malaysia Mengutip Reuters, ekspor minyak sawit Malaysia ke India melonjak 238% menjadi 2,42 juta ton dalam tujuh bulan pertama tahun pemasaran 2020-2021 yang dimulai pada 1 November. Namun selama periode tersebut, pengiriman minyak sawit Indonesia ke India turun 32% menjadi 2 juta ton.
