Pemerintah Akan Tambah Utang Rp 991 T Tahun Depan Lewat Penerbitan SBN

Dalam catatan RAPBN 2022, instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk mendorong proyek prioritas pemerintah. Rencana pembiayaan utang sebagian besar juga akan dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.

Pemerintah juga merincikan arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengendalikan utang secara fleksibel dan penuh kehati-hatian dengan menjaga rasio utang dalam batas aman.
2. Meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, yakni perluasan basis investor dan mendorong penerbitan obligasi atau sukuk daerah.
3. Utang sebagai instrumen menjaga keseimbangan melalui komposisi portofolio utang yang optimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

   Baca Juga

   • Defisit Anggaran Tahun 2022 Diajukan Rp 868,02 triliun, 4,85% dari PDB

Total outstanding utang pemerintah hingga Juli 2021 mencapai Rp 6.570,2 triliun, naik 0,23% dari bulan sebelumnya Rp 6.554,5 triliun atau naik 8% dari posisi tahun lalu Rp 6.075,6 triliun. Komposisi utang pemerintah bulan Juli terdiri atas, utang berupa SBN sebesar Rp 5.727,7 triliun dan pinjaman sebesar Rp 842,5 triliun.

Komposisi pinjaman pemerintah berupa SBN terdiri atas SBN valas sebesar Rp 1.290 triliun dan SBN rupiah Rp 4.437,6 triliun. Sementara komposisi utang berupa pinjaman terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar rp 829,8 triliun dan Rp pinjaman dalam negeri sebesar Rp 12,7 triliun.

Utang pemerintah yang membengkak mendorong beban bunga utang yang juga terus meningkat setiap tahun, terlihat dalam databoks di bawah ini. Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,9 triliun dalam RAPBN 2022.