Target Kemiskinan Pemerintah Tahun Depan Dianggap Tak Realistis
Anggaran dua klaster tersebut dipangkas, perlinsos tahun depan dikurangi Rp 32,94 triliun dari pagu tahun ini Rp 186,64 triliun, sementara kesehatan pemangkasanya lebih besar lagi hingga Rp 66,85 triliun dari pagu Rp 214,95 tahun ini.
Pada indikator kesejahteraan lainnya, Faisal menyebut target penurunan pengangguran pemerintah tahun depan masih lebih realistis. Presiden Jokowi juga menargetkan tingkat pengangguran terendah (TPT) bisa turun ke 5,5% hingga 6,3% tahun depan.
"Berarti kurang lebih tidak akan terlalu jauh jika dibandingkan posisi peningkatan tertinggi pada pandemi 2020, bahkan masih lebih tinggi targetnya dibandingkan kondisi sebelum pandemi." ujarnya.
Kondisi pengangguran menurutnya masih berpeluang turun, dengan syarat kondisi mobilitas mulai melonggar beberapa bulan mendatang. Relaksasi PPKM Level 1-4 akan menggerakkan kembali ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini kata dia terlihat pada laporan pengangguran periode Februari 2021, TPT tercatat 6,26%, turun dari periode Agustus 2020 7,07%.
Ia menyarankan agar pemerintah bisa lebih mendorong program padat karya, terutama di sektor yang membutuhkan kemampuan tidak terlalu susah. Hal ini untuk menyesuaikan dengan kapasitas masyarakat. Beberapa contoh sektor yang bisa diupayakan yakni sektor pertanian dan perkebunan, kemampuan yang dibutuhkan tidak serumit pekerja untuk sektor teknologi.
CORE Indonesia dalam analisis yang dirilis akhir bulan lalu menunjukkan, angka kemiskinan periode September 2021 mendatang berpeluang naik ke kisaran 10,25% - 10,45%. Asumsi ini terutama didukung pemberlakuan PPKM Darurat hingga PPKM Level 1-4 yang sudah berlangsung hampir dua bulan terakhir akan mendorong bertambahnya penduduk yang masuk ke jurang kemiskinan. Selain itu, data TPT juga diperkirakan akan naik di kisaran 7,15% - 7,35%.
