BI - Pemerintah Sepakat Burden Sharing hingga 2022, Ini Skema Barunya
Bank Indonesia dan pemerintah sepakat melanjutkan sistem berbagi beban atau burden sharing dalam pembiayaan APBN 2021 dan 2022. Padahal, sebelumnya direncanakan kebijakan tersebut hanya dilakukan satu kali pada tahun 2020. Meski begitu, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin bank sentral tetap independen.
"Kerjasama ini tidak akan dan tidak pernah mengurangi independensi BI, serta kemampuan BI untuk melaksanakan kebijakan moeneter yang pruden," kata Perry dalam Konferensi Pers, Selasa (24/8).
Perry menjelaskan, langkah burden sharing diambil sebagai tanggung jawab lembaga moneter tersebut dalam mendukung pemulihan ekonomi. Dia menegaskan, burden sharing tidak mempengaruhi independensi karena dilakukan dalam konteks kerja sama dan interdependensi antarlembaga.
Di sisi lain, menurut Perry, surat berharga negara (SBN) yang akan dibeli BI bersifat dapat diperdagangkan atau tradabel dengan pembelian yang terukur. Dengan begitu, BI dapat menggunakannya sebagai instrumen operasi moneter.
Perry memastikan, kepemilikan SBN tersebut nantinya bisa dipakai untuk melakukan stabilisasi nilai tukar dan inflasi, terutama saat tapering off oleh bank sentral AS benar-benar terjadi.
"Ini juga bisa kami pakai untuk mendukung kemampuan kami mengantisipasi dampak rambatan global termasuk tapering The Fed yang terus kami lakukan,"kata Perry.
Perry kembali menjelaskan, di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang disepakati dengan Menteri Keuangan juga tertuang ketentuan bahwa, keputusan pembelian obligasi juga akan dilakukan dengan memperhatikan dua pertimbangan. Pertama, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, memperhatikan kemampuan keuangan BI dan kesinambungan keuangan pemerintah.
Dalam SKB III, BI nantinya akan menjadi standby buyer untuk pembelian SBN Rp 215 triliun pada APABN 2021 dan Rp 224 triliun untuk mendukung APBN 2022. Seperti sebelumnya, BI akan melakukan pembelian melalui private placement.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, skema pembelian SBN dan burden sharing dengan BI yang akan berlanjut hingga Desember 2013. Pembelian SBN akan dilakukan dalam dua klaster.
Pada klaster A, BI akan ikut menanggung beban pemerintah dengan menanggung seluruh suku bunga atas pembelian SBN. Pada klaster ini, pembelian SBN Rp 58 triliun pada APBN 2021 dan Rp 40 triliun pada APBN 2022.
Selanjutnya, Klaster B, tingkat suku bunga akan ditanggung oleh pemerintah. Jumlah pembelian yang dilakukan yakni Rp 157 triliun di APBN 2021 dan Rp 184 triliun di APBN 2022.
BI akan membeli SBN dengan tingkat suku bunga rendah dari bunga pasar, yakni revrese repo BI tenor 3 bulan. Adapun SBN yang diterbitkan untuk dibeli BI akan bertenor panjang, yakni 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan 8 tahun.
Meski BI ikut kembali membagi beban dengan pemerintah, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap menjaga independensi BI.
Pada Rapat Dewan Gubernur bulan lalu, Perry masih memastikan tidak akan kembali menerapkan skema burden sharing dalam pembiayaan utang dengan pemerintah meski kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 melonjak. Dukungan BI diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB I yang mengatur perannya sebagai pembeli siaga dalam penerbitan surat utang pemerintah.
"Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 menggariskan bagaimana kebijakan fiskal ditempuh dan bagaimana BI berpartisipasi dalam pendanaan APBN 2021," uja Perry dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI, Kamis, (22/7).
Pemerintah kembali meningkatkan pembiayaan untuk program PEN 2021 dari semula Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Pemenuhan tambahan anggaran berasal dari realokasi anggaran K/L, serta pemanfaatan dana SAL 2020 yang mencapai Rp 186,67 triliun dan SiLPA semester I 2021 Rp 135,9 triliun.
