Burden Sharing hingga 2022, Bagaimana Daya BI Hadapi Tapering Off AS?
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai, Bank Indonesia bahkan masih memiliki ruang cukup lebar untuk menambah target pembelian SBN. Hal ini terutama karena posisi cadangan devisa Bank Indonesia yang cukup besar.
"Kalau bisa lebih besar dari itu, karena kalau dibandingkan pembelian Rp 244 triliun terhadap nilai defisit APBN tahun depan Rp 868 triliun, itu bahkan baru sekitar seperempatnya," kata Faisal.
Faisal juga menyebut bentuk intervensi moneter lainnya yang sudah dilakukan selama ini juga dinilai tidak efektif. Penurunan suku bunga hingga level terendah dalam sejarah 3,5% tidak memberi dampak signifikan terhadap penyaluran kredit. Menurutnya, peran otoritas moneter memborong obligasi pemerintah dinilai bakal lebih ampuh membantu pemulihan.
"Masalahnya bukan di tingkat bunganya yang ketinggian, tapi dari sisi permintaan kreditnya yang memang rendah. Upaya untuk meningkatkannya harus didorong oleh pemerintah dan itu melalui APBN," ujar Faisal.
Otoritas Jasa Keuangan melaporkan penyaluran kredit pada Juni 2021 tercatat tumbuh 0,59%. Ini merupakan pertumbuhan positif pertama setelah sembilan bulan terkontraksi. Kendati demikian, nasabah tampaknya masih lebih tertarik untuk menyimpan uangnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) periode yang sama justru tumbuh dua digit 11,28%.
BI akan kembali mendukung pembiayaan APBN 2021 dan 2021 dengan disepakatinya Surat Keputusan Bersama (SKB) III dengan dengan Kementerian Keuangan. BI dapat membeli SBN akan dilakukan melalui dua skema yang memiliki ketentuan besaran pembelian, pihak yang menanggung beban bunga serta tujuan yang berbeda-beda.
Pada klaster A, Bank Indonesia akan membeli SBN pemerintah senilai Rp 98 triliun. Ini terdiri atas Rp 58 triliun untuk mendukung APBN 2021, dan Rp 40 triliun untuk APBN 2022. Dalam klaster ini, Bank Indonesia menyepakati burden sharing sehingga pemerintah akan membayar bunga utang sebesar 0% alias gratis.
Klaster B, Bank Indonesia akan membeli SBN pemerintah senilai Rp 341 ttriliun. Ini terdiri atas Rp 157 triliun untuk APBN 2021 dan Rp 184 triliun untuk APBN 2022. Namun, pemerintah akan tetap dikenai pembayaran bunga utang dengan tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan.
