Sri Mulyani Beberkan 4 Faktor Pembiayaan Utang Pemerintah Turun 20%
Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2021 mencapai Rp 550,6 triliun atau baru terealisasi 46,8% dari target APBN 2021 Rp 1.774,8 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 692,3 triliun.
"Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu turun 20,5%," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September, Kamis (23/9).
Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang dipenuhi melalui dua komponen yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan utang berupa pinjaman. Realisasi penarikan utang melalui SBN secara neto hingga akhir Agustus tercatat Rp 567,4 triliun atau 47% dari target Rp 1.207,3 triliun. Realisasi ini juga turun 15,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 671,6 triliun.
Adapun realisasi penarikan utang melalui pinjaman justru tercatat negatif Rp 16,8 triliun. Ini artinya pembayaran cicilan utang lebih besar dari penarikan utang baru. Realisasi ini juga mencapai 56,1% dari target sampai akhir tahun negatif Rp 29,9 triliun. Kondisi ini juga berbalik dibandingkan tahun lalu saat pemerintah menarik utang Rp 44,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan utang turun hingga 20,5% tahun terutama disebabkan oleh penyesuaian target penerbitan SBN pemerintah. Ada empat faktor yang mendorong pemerintah mengurangi penerbitan SBN, antara lain; pertama, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
"Jadi yang sering disebutkan oleh beberapa anggota DPR dan pengamat bahwa kita punya SAL, ini digunakan pada saat seperti ini. Sehinga urgensi untuk issuence atau penerbitan surat utang bisa diturunkan," kata Sri Mulyani.
Kedua, penyesuaian investasi. Ketiga, adanya kesepakatan pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) pada SKB III untuk memborong obligasi pemerintah tahun ini sebebsar Rp 215 triliun dan tahun depan Rp 224 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan hingga 15 September, BI telah membeli SBN pemerintah sebesar Rp 139,8 triliun. Ini terdiri dari pembelian Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 95,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk Rp 44,25 triliun.
Keempat, proyeksi penyesuaian defisit APBN. Sri Mulyani melaporkan hingga akhir Agustus defisit APBN sebesar Rp 383,2 triliun, setara 2,32% terhadap PDB. Nilai ini belum mencapai separuh dari target defisit APBN sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,7% terhadap PDB.
Di samping empat faktor tadi, Sri Mulyani juga mengatakan upaya konsolidasi fiskal menekan pembiayaan utang juga dilakukan melalui diversifikasi surat utang. Pemerintah baru saja menerbitkan obligasi untuk pembangunan berkelanjutan (SDG's bond) senilai 500 juta euro dengan spread terendah untuk SUN denominasi euro tenor 12 tahun.
Selain itu, pemerintah juga melakukan liability management atau pengelolaan utang dengan memanfaatkan momentum suku bunga rendah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembelian kembali delapan seri surat utang global senilai US$ 1,16 miliar atau Rp 16, 5 triliun dengan tender offer dan menerbitkan surat utang baru US$ 1,25 miliar.
