Banggar DPR Setujui Defisit Anggaran Tahun Depan Rp 868 Triliun
Bendahara negara itu mengatakan, risiko internal dan eksternal masih akan membayangi pemulihan ekonomi nasional. Risiko internal antara lain kasus Covid-19 yang masih berpotensi meningkat, sedangkan risiko eksternal dapat datang dari gejolak ekonomi dan keuangan yang muncul dari berbagai negara.
Dalam rapat hari ini, Banggar DPR menyelesaikan pembahasan RAPBN 2022 yang merupakan pembahasan di tingkat I. Berbagai hasil tersebut akan dibawa ke pembahasan tingkat II yakni sidang Paripurna DPR RI mendatang.
Berdasarkan kesepakatan Banggar, defisit tidak mengalami perubahan dikarenakan kenaikan target pendapatan negara tahun depan diimbangi kenaikan target belanja negara. Target pendapatan negara dalam RAPBN 2022 yang sudah disepakati sebesar Rp 1.846,4 triliun, naik Rp Rp 5,48 triliun dari usulan pemerintah Rp 1.840,66 triliun.
Penerimaan perpajakan tahun depan ditargetkan Rp 1.510,001 triliun, bertambah Rp 3,083 triliun dari usulan Rp 1.506,918 triliun. Kenaikan target penerimaan perpajakan terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang mewah (PPnBM), serta penerimaan bea keluar.
Kemudian, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik Rp 2,393 triliun dari usulan pemerintah Rp 333,162 triliun menjadi Rp 335,555 triliun. Kenaikan target PNBP tahun depan bersumber dari PNBP kekayaan negara yang dipisahkan serta PNBP lainnya. Sementara untuk penerimaan hibah tidak berubah yakni Rp 579 miliar.
Sementara belanja negara dalam RAPBN 2022 dipatok sebesar Rp 2.714,155 triliun, naik dari Rp 2.708,679 triliun. Kenaikan terutama dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat.
Belanja pemerintah pusat tahun depan ditargetkan Rp 1.943,742 triliun, naik dari usulan sebelumnya Rp 1.938,266 triliun. Belanja Kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 944,951 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 998,790 triliun.
Belanja negara juga mencakup transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), tahun depan dipatok sebesar Rp 770,413 triliun. Nilai ini tidak berubah dari usulan pemerintah.
