Sri Mulyani: Dana Abadi Pendidikan LPDP Capai Rp 81,7 T
Banyak anak Indonesia hingga kini masih mengalami stunting serta hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan menengah. Hanya 8,5% anak yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi.
“That is that small, sangat kecil. Mereformasi pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial adalah cara untuk memotong tali kemiskinan,” jelasnya.
Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk membentuk dana abadi. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Meski demikian, menurut Sri Mulyani, pembentukan dana abadi daerah hanya dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi dengan layanan publik yang terpenuhi dengan baik. “Dana abadi dapat dikelola untuk generasi ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI membahas RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Senin (13/9).
Sri Mulyani menjelaskan, dana abadi adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan tidak dapat digunakan untuk belanja. Dana abadi ini dibentuk dengan tujuan: Mendapatkan menfaat ekonomi, menfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah. Kemanfaatan umum lintas generasi.
Pengelolaan dana abadi, menurut dia, dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dana abadi juga dikelola oleh bendahara umum daerah atau BLUD dan dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
Sri Mulyani mengingatkan daerah harus memilki pengelolaan risiko dan fungsi perbendaharaan yang lebih baik seiring kepercayaan yang semakin besar kepada daerah. Selain pembentukan dana abadi, kepercayaan pemerintah pusat diberikan dengan memperluas instrumen pembiayaan utang yang dapat diterbitkan pemerintah daerah, mencakup surat berharga syariah atau sukuk.
