Sri Mulyani Minta Pelajar Tak Usah Khawatirkan Utang Negara
Pembiayaan anggaran ini terdiri atas sejumlah subkomponen.
Tiga subkomponen yaitu pembiayaan utang sebesar Rp 1.177,4 triliun, pemberian pinjaman Rp 400 miliar dan pembiayaan lainnya Rp 15,8 triliun.
Ketiganya berperan sebagai tambahan penerimaan dalam APBN.
Selain itu, pemerintah juga memiliki pembiayaan investasi sebesar Rp 184,5 triliun dan pembiayaan untuk kewajiban penjamin sebesar Rp 2,7 triliun.
Kedua subkomponen ini berperan sebagai pengurang atau pengeluaran dalam APBN 2021.
Meski demikian, target pembiayaan utang tahun ini kemungkinan besar tidak mencapai target.
Hal ini seiring kebijakan Sri Mulyani untuk menyetop penerbitan Surat Berharga negara (SBN) yang berarti pemerintah tidak akan menarik utang baru lewat lelang surat utang.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan memakai alternatif sumber pembiayaan lain yang dinilai sudah mencukupi untuk menutup defisit APBN tahun ini.
"Dua bulan ke depan kita tidak akan lagi mengeluarkan surat utang negara, karena kita masih punya Surat Keputusan Bersama (SKB) III dan penerimaan negara cukup banyak," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11).
Ia memproyeksikan penerimaann negara sampai akhir tahun akan tinggi seiring lonjakan harga komoditas.
Kenaikan komoditas terutam sawit, tembaga, dan batu bara akan mendorong semua penerimaan negara naik baik dari perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) akan naik.
Di sisi lain, pemerintah juga punya SKB III dengan Bank Indonesia. Melalui kerja sama ini, bank sentral akan memborong obligasi pemerintah sebanyak Rp 215 triliun untuk memenuhi kebutuhan APBN 2021.
Sri Mulyani juga mengatakan pemerintah masih punya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari APBN tahun lalu.
Pemerintah memiliki SiLPA sebesar Rp 245,6 triliun dari pembiayaan anggaran tahun lalu. Pemerintah juga mencatat terdapat Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesat Rp 388,1 trilin pada akhir tahun 2020.
