Sri Mulyani: Investor Berpikir 1.000 Kali Investasi di Negara Korup
Korupsi menjadi salah satu pekerjaan rumah utama yang tengah diselesaikan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan, tindak kejahatan ini memiliki dampak yang luar biasa berbahaya bagi sebuah negara, salah satunya mengganggu iklim investasi.
"Siapa pun yang punya modal, akan berpikir 1.000 kali apakah bisa melakukan kegiatan produktif tanpa menjadi korban dari korupsi yang merajalela," kata Sri Mulyani dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang digelar Kementerian Keuangan, Rabu (8/12)
Sri Mulyani menyebut, aliran modal yang terhambat karena korupsi dapat mengganggu produktifitas sebuah negara. Hal ini dapat berdampak pada kinerja perekonomian dan mempengaruhi indeks kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesenjangan antar masyarakat dan kemiskinan bisa dipastikan meningkat.
"Kita bisa melihat di seluruh dunia dan mudah mendapatkan bukti bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi. Meski mereka punya sumber daya alam yang banyak, banyak masyarakatnya yang kelaparan, tidak bisa mendapatkan pendidikan, bahkan susah mendapat air bersih," ujarnya.
Tak hanya mengganggu perekonomian, Sri Mulyani menekankan bahwa korupsi dapat menyulut gejolak sosial dan politik. Hal ini karena tindakan korupsi dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Adapun saat ini, menurut Sri Mulyani, indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Indeks persepsi Korupsi pada 2019 menyentuh 40 poin, angka tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Namun indeks ini kembali turun menjadi 37 poin pada tahun lalu, bahkan lebih rendah dari capain 2018 yang berada di level 38 poin. Penurunan indeks tersebut juga menyebabkan posisi Indonesia terlempar dari peringkat 85 menjadi 102 pada tahun lalu dari 180 negara yang disurvei.
Survei indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparancy Intermational ini memberlakukan skor dari 0-100 poin. Skor 0 artinya negara tersebut sangat korup, sebaliknya skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi.
"Kita tahu masih jauh dari apa yang disebut negara yang mendapatkan persepsi di mana tingkat anti korupsinya cukup tinggi. Ini berarti tugas kita masih besar dan sangat banyak," kata Sri Mulyani.
Ia pun memperingatkan bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena tidak mengenal lokasi, kedudukan, ataupun profesi. Siapa saja, menurut dia, bisa melakukan korupsi.
"Jadi jangan berpikir korupsi hanya dilakukan pejabat atau kelompok institusi tertentu saja. Karakter atau budaya anti korupsi itu harus dipahami poleh semuanya, harus bisa memahami mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan," kata dia.
Meski indeks persepsi korupsi di dalam negeri membaik, Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di antara negara G20. Ini terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diterbitkan tiap tahun oleh Transparency International.
Indeks ini menilai negara dari 0 - 100 berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku bisnis serta jajak pendapat. Indonesia mendapatkan skor 37 pada skala 0-100, turun tiga poin dari skor sebelumnya. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih.
