Belanja APBD Diprediksi Tak Terserap Rp 219 T pada Tahun Lalu
Berdasarkan jenis belanjanya, sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pegawai yang mencapai Rp 350,1 triliun atau 34,8% dari total belanja. Namun, realisasi tersebut turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp 371,22 triliun.
Belanja terbesar kedua dialokasikan untuk barang dan jasa yang mencapai Rp 292,39 triliun atau mengambil porsi 39,1% dari total belanja daerah. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 273, 44 triliun.
Sementara itu, belanja modal terealisasi Rp 126,88 triliun, lebih rendah dibandingkan 2020 sebesar Rp 156,67 triliun. Demikian pula dengan belanja lainnya yang mencapai Rp 235,77 triliun, lebih rendah dibandingkan 2020 sebesar Rp 314,04 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Oktober lalu bahkansurplus mencapai Rp 111,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan surplus tersebut muncul karena masih banyak daerah yang menahan belanjanya.
Ia menjelaskan, pendapatan daerah hingga Oktober mencapai Rp 841,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan belanja daerah sebesar Rp 730,1 trilun. Surplus APBD sebesar Rp 111,5 triliun setara 15,27% terhadap total belanja daerah. "Pemerintah pusat sedang berusaha mendorong pemulihan ekonomi dengan countercyclical melalui defsit anggaran, tetapi daerah justru menahan belanja sehingga terjadi surplus," kata Sri Mulyani dalam Kongres Tahunan Asosiasi Auditor Interern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Selasa (23/11).
Ia menjelaskan, surplus anggaran yang besar di daerah menyebabkan efektivitas dorongan kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk pandemi menjadi tidak sinkron. "Kami perlu melihat dampak belum optimalnya atau sinkronnya APBN dan APBD. Ini pasti akan mengurangi daya pemulihan ekonomi kita dan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan ekonomi," kata Sri Mulyani.
