Aset Negara Rp 300 T di Jakarta Disewakan untuk Biayai Ibu Kota Baru
"Di Jakarta itu kan banyak kantor wilayah seperti DJKN, Kanwil Pajak, Bea Cukai, Perbendaharaan, Polri ada Kapolda, TNI memiliki Kodam dan ke bawahnya. Itulah kenapa hanya Rp 300 triliun, belum istana negara dan kuburan, itu kan tidak mungkin (disewakan)," kata Encep.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban sebelumnya sempat memaparkan hal serupa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (26/1). Namun, pemanfaatannya baru bisa dilakukan menunggu kepastian terkait rencana pemindahan ibu kota.
Jika mengacu pada rencana yang sudah diumumkan pemerintah, pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024. Dalam Buku Saku Pemindahan IKN, Presiden akan pindah ke ibu kota baru sebelum 16 Agustus 2024, dengan demikian Presiden akan merayakan 17 Agustus di sana.
Dalam situs resmi ikn.go.id, jadwal pemindahan ASN akan dilakukan dalam horizon waktu lima tahun yakni mulai dari 2023-2027. Rencananya, ada sekitar 127,5 ribu ASN yang diboyong menempati ibu kota baru dalam periode waktu tersebut.
Pemindahan yang dimulai pada 2023 mencakup 25.500 orang, dengan besaran yang sama setiap tahunnya. Pemindahan dimulai setahun lebih awal dari pemindahan resmi 2024 agar saat presiden dan wapres resmi pindah. Setidaknya, akan ada 20% PNS yang sudah beroperasi saat itu.
Adapun untuk biaya pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan APBN bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP-earmark. Sementara lebih dari 80% pembiayaannya ibu kota baru akan melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta maupun BUMN dan BUMD.
