Sri Mulyani Curhat ke Wapres, Kantornya Jarang Dikunjungi Menteri Lain
Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bahwa para pejabat negara jarang 'bersilaturahmi' langsung ke kantornya meski lembaganya menjalankan tugas sentral sebagai bendahara negara. Ini terutama karena teknologi sudah memutakhirkan komunikasi antar pejabat negara.
"Terimakasih bapak karena kami kadang-kadangan bekerja jarang ditengok kantornya. Para menteri juga jarang ke sini bapak, karena sekarang cuma minta melalui whatsapp saja pak kalau berkomunikasi," kata Sri Mulyani dalam pembukaan Rapat Pleno KNEKS, Senin (30/5).
Sri Mulyani mendampingi Ma'ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Rapat Pleno KNEKS. Rapat digelar di Kantor Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Rapat pleno KNEKS hari ini mengangkat tema percepatan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terkemuka dunia. Ada beberapa program prioritas yang akan dilaporkan pada rapat hari ini. Pertama, mengenai pengembangan industri produk halal, terutama sesudah dibukanya komplek industri halal, termasuk didalamnya mengenai sertifikasi halal, serta peranan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengujian sertifikasi halal terhadap produksi barang strategis di Indonesia.
Kedua, pengembangan industri keuangan syariah. Program ini terutama menyangkut wakaf dan juga pembahasan kerjasama pemerintah dan badan usaha terutama untuk pembangunan rumah sakit di Aceh.
"Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada November lalu, waktu itu Bapak Wapres meminta agar seluruh anggota Kementerian Lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk bisa bersinergi dan lebih harmonis di dalam menjalankan program-program kerja untuk keuangan dan ekonomi syariah,” ungkap Sri Mulyani usai bertemu Wapres di Istana Wapres pada Senin (23/5).
Pemerintah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tanggal 8 November 2016 untiuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah. Namun sejak 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan dari KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.
KNEKS beranggotakan sejumlah Kementerian, lembaga negara di bidang keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Sementara, Kementerian Keuangan berperan sebagai sekretaris KNEKS.
