Sri Mulyani Waspadai Beban Jumbo dari Pensiunan PNS Rp 2.800 T
"Hasilnya mereka sekarang sudah mengelola lebih dari US$ 1 triliun dari Superannuation ini, dan ini suatu sumber untuk stabilisasi perekonomian yang luar biasa," kata Sri Mulyani.
Salah satu persoalannya juga karena aturan soal pensiunan PNS di Indonesia merupakan produk hukum lama. Aturan itu belum diubah selama 60 tahun terakhir. Karenanya, reformasi aturan soal pensiunan ini bisa menjadi prioritas reformasi.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan kewajiban pembayaran pembayaran pensiunan PNS hingga TNI dan Polri pada tahun lalu diestimasikan Rp 2.800 triliun. Namun ini bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah pusat, melainkan sekitar Rp 1.900 triliun menjadi kewajiban pemerintah daerah.
"Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah memerintahkan untuk memisahkan mana yang kewajiban pemerintah pusat dan mana yang daerah, tahun lalu sudah mulai dilakukan, estimasinya Rp 900 triliun pemerintah pusat dan RP 1.900 pemerintah daerah," kata Isa kepada wartawan.
