Guyon Sri Mulyani: APBN Surplus Jika Tak Bayar Utang ke PLN-Pertamina
Adapun realisasi belanja subsidi energi tahun lalu mencapai Rp 551,2 triliun. Ini mencakup subsidi dan kompensasi BBM Rp 322,4 triliun dan subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 100,4 triliun yang dibayarkan ke Pertamina. Selain itu, subsidi dan kompensasi listrik yang dibayar ke PLN sebesar Rp 128,3 trilin.
"Terus anda jawab gini 'boleh aja bu (tagihan subsidi tidak dibayar), tapi saya boleh naikkan tarif listrik' ya monggo saja dimarahin rakyat seluruh Indonesia. Sesederhana itu, kalau anda tidak butuh subsidinya Rp 551 triliun, saya bisa langsung bikin APBN-nya balance," ujar Sri Mulyani.
Oleh karena itu, ia kembali menekankan bahwa defisit anggaran tidak didesain karena pemerintah 'hobi' membuat kantong negara tekor sehingga harus berutang. Ini karena total kebutuhan masyarakat Indonesia yang tercermin dari belanja negara nominalnya jauh lebih besar dari total penerimaan negara yang bisa dikumpulkan.
Pemerintah menghabiskan belanja negara Rp 3.090,8 triliun sepanjang tahun lalu. Di sisi lain, penerimaan negara yang meskipun tumbuh signifikan nilainya masih di bawah pengeluaran, yakni Rp 2.626,4 triliun. Selisih antara total belanja dan penerimaan inilah yang kemudian menciptakan defisit Rp 464,3 triliun. Defisit anggaran tersebut umumnya ditutup dengan penarikan utang oleh pemerintah.
"Pilihannya apakah belanjanya mau dipotong sehingga sampai sama dengan penerimaan negara, atau penerimaan negara digenjot sampai Rp 3.000 triliun, nanti ada yang bilang 'bu saya sekarang nafas saja dipajakin'," kata Sri Mulyani.
Adapun pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 598,2 triliun. Namun target ini diusulkan pada pertengahan tahun lalu, sebelum realisasi anggaran 2022 benar-benar keluar. Defisit tersebut disusun dengan asumsi pemerintah akan mengumpulkan peneriman mencapai Rp 2.463 triliun dan belanja 3.061,2 triliun.
