Usulan Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu, Pakar: Tak Selesaikan Masalah
Tauhid menyarankan perbaikan yang perlu dilakukan saat ini dari sisi penguatan pengawasan. Tindakan yang bisa ditempuh misalnya dengan memperketat pengawasan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Berbeda dari Fadel, Tauhid menilai pelepasan Ditjen Pajak menjadi lembaga sendiri tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang dikumpulkan.
Alasannya, dengan saat ini masih di bawa Kementerian keuangan pun, Ditjen Pajak sudah memiliki otoritas dan kelembagaan yang gendut dengan jumlah kantor perwakilan dan sumber daya yang banyak untuk mengumpulkan pajak.
Tauhid justru khawatir pengambilan kebijakan terkait keuangan negara akan makin rumit. Pasalnya, bukan tidak mungkin kebijakan antara Kemenkeu dan lembaga pengumpul pajak itu nantinya bisa saja bertentangan sehingga menyulitkan sinkronisasi antara kebijakan pajak dengan fungsi-fungsi perbendaharaan negara.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai usulan Fadel tersebut layak untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Alasannya, ada beberapa potensi manfaat yang menurutnya bisa diperoleh jika Ditjen Pajak bisa berdiri sendiri.
"Hal itu memungkinkan adanya kontrol yang lebih baik, karena fungsi yang terlalu banyak di Kementerian Keuangan bisa dipecah dan lebih fokus. Dengan demikian Kementerian Keuangan bisa fokus seperti terkait belanja negara, dan terkait kebijakan fiskal hingga fungsi pembiayaan," kata Faisal.
Pemfokusan tersebut diperlukan mengingat beban untuk mengumpulkan penerimaan pajak semakin besar kedepannya sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan jumlah penduduk.
