Beda Data dengan Sri Mulyani, Mahfud Seret Eks Dirjen BC Heru Pambudi
Karena itu, Mahfud tidak heran jika Sri Mulyani menjelaskan kronologi terkait transaksi mencurigakan itu di depan Komisi XI pada awal pekan ini jauh dari fakta. Ia menduga anak buah Sri Mulyani tak menyampaikan informasi tersebut sehingga disebutnya 'ditutup akses yang sebenarnya dari bawah'.
Mahfud mengatakan 15 entitas yang dipantau PPATK itu melakukan manipulasi laporan impor. Perusahaan mengimpor emas batangan yang mahal, tetapi dalam pemberitahuan impor mengaku mengimpor emas mentah. Namun setelah ditelusuri diketahui perusahaan memanipulasi alamat usahanya.
Karena terkait impor, maka laporan PPATK itu diberikan kepada Ditjen Bea Cukai. Namun, Mahfud menyebut pemeriksaan oleh Kemenkeu justru dialihkan, yakni pemeriksaan dari sisi kepatuhan pajaknya, alih-alih memeriksa terkait kepabeanan yang telah merugikan miliaran. Mahfud menyebut dari pemeriksaan terakhir, persoalan menyangkut kepabenanan dari 15 entitas itu belum diberi tindakan.
"Karena itu, bukan Sri Mulyani menipu, dia diberi data itu (Rp 189 triliun) data terkait pajak, padahal ini data bea cukai yang penyelundupan emas. jadi tidak tahu siapa yang bohong, tapi itulah faktanya," kata Mahfud.
Dalam keterangan Sri Mulyani pekan lalu di kantor Mahfud, transaksi Rp 189 triliun itu sempat diperiksa dari sisi kepabeanan dan cukai, tapi hasilnya nihil. Karena itu kemudian surat itu diteruskan ke Ditjen Pajak dan ditemukan transaksi yang beda antara temuan PPATK dengan laporan SPT pajak.
"Jadi ini kejadian (laporan) 2020, sudah ada follow up, bea cukai yang menerima data langsung dari PPATK melakukan penelitian bulan Mei mendapatkan surat, September dilakukan pembahasan bersama PPATK. Pada saat yang sama bea cukai mengatakan tidak ditemukan di bea cukai adanya kecurigaan, maka pajak masuk," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Mahfud 20 Maret lalu.
