Beda dari PUPR, Kemenkeu Klaim Anggaran Jalan Rusak Sudah Cair Rp 7 T
"Kementerian Keuangan berpendapat ada beberapa yang perlu diklarifikasi masalah kapasitas fiskal,," ujar Hedy usai Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Selasa (4/7).
Oleh sebab itu, menurut dia, perbaikan jalan rusak yang direncanakan akan mulai pada Juli 2023 ini belum bisa dilakukan. Ini karena PUPR masih menunggu hasil klarifikasi dari dua instansi tersebut.
Meski begitu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan proses seleksi, verifikasi, dan memprioritaskan sejumlah ruas di beberapa daerah yang akan ditangani lebih dulu.
Hedy menjelaskan, total usulan perbaikan yang diterima Bina Marga dari daerah mencapai 4.050 ruas senilai Rp 109,81 triliun. PUPR lalu menyeleksi daftar tersebut berdasarkan kriteria sehingga mencapai 966 kegiatan penanganan dengan anggaran sebesar Rp 32,79.
