Kemenkeu Pastikan Inflasi Terkendali Meski UMK Naik Belasan Persen
Kementerian Keuangan optimistis dapat menjaga inflasi berapapun besaran penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024. Pemerintah akan fokus menjaga variabel harga komoditas untuk meraih target inflasi tahun depan sebesar 2,8%.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, UMK bukan satu-satunya variabel dalam menjaga inflasi nasional. Menurutnya, masih ada beberapa variabel lain dalam menghitung inflasi, seperti pasokan barang dan jasa dan permintaan masyarakat.
Ia juga berpendapat penyesuaian UMK di atas target inflasi akan berdampak positif bagi daya beli masyarakat. Namun, Yustinus menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program sosial jika kenaikan UMK tidak lebih dari target inflasi tahun depan.
"UMK kan otoritasnya Kementerian Ketenagakerjaan ya, Kemenkeu tentu dalam hal ini menjaga saja. Kalau UMK naik di atas inflasi, tentu itu baik untuk daya beli," kata Prastowo di Hotel Four Season Jakarta, Selasa (28/11).
Salah satu program sosial yang dimaksud, menurut Prasrowo, adalah bantuan sosial dalam program keluarga harapan. Selain itu, pemerintah juga membebaskan Pajak Penghasilan atau PPh bagi pekerja dengan pendapatan kurang dari Rp 4,5 juta per bulan.
Bupati Kabupaten Bekasi sebelumnya mengeluarkan rekomendasi penetapan upah minimum kabupaten atau UMK 2024 mengalami kenaikan 13,99% dibanding UMK 2023. Rekomendasi itu tertuang dalam surat bernomor TK.04.03.10398/Disnaker yang diteken pada Kamis (23/11).
