Utang Evergrande Rp 5.144 T, Pengadilan Putuskan untuk Dilikuidasi
Setelah pertemuan dengan kreditor, tim likuidasi secara resmi akan ditunjuk dalam beberapa bulan. Namun sebagian besar aset Evergrande berada di Cina daratan, sehingga terdapat masalah yurisdiksi yang pelik.
Terdapat kesepakatan antara pengadilan Cina dan Hong Kong untuk mengakui penunjukan tim likuidasi tersebut. Lai mengatakan, sejauh yang dia ketahui, hanya dua dari enam permohonan yang telah diakui oleh pengadilan di tiga wilayah percontohan di Cina daratan.
PKT Akan Pertahankan Evergrande
Partai Komunis Tiongkok (PKT) tampaknya ingin tetap mempertahankan Evergrande untuk memastikan bahwa masyarakat biasa tetap bisa membeli properti bahkan sebelum pengerjaan pembangunan dimulai dan mendapatkan uang yang mereka bayarkan. Itu berarti Beijing dapat memilih untuk mengabaikan perintah pengadilan Hong Kong.
“Bahkan jika tim likuidasi yang ditunjuk diakui bersama di Hong Kong dan Cina daratan, dia harus mengikuti hukum Cina ketika melakukan likuidasi yang disetujui di sana,” kata Lai.
Tak berbeda, Direktur pelaksana restrukturisasi di Grant Thornton Nigel Trayers menyebut, perintah likuidasi terhadap perusahaan induk juga tidak berarti penghentian langsung terhadap pekerjaan konstruksi Evergrande.
“Hal ini tidak berarti seluruh anak perusahaan harus dilikuidasi. Tim likuidasi mungkin berusaha mengambil alih anak perusahaan tertentu setelah melakukan penyelidikan," kata dia.
“Tetapi mereka perlu melakukan ini dengan cara melikuidasi anak perusahaan tersebut atau dengan menunjuk diri mereka sendiri sebagai direktur anak perusahaan tersebut,” ujarnya.
Dalam melakukan hal ini, Trayers menilai, pengadilan perlu melewati struktur perusahaan lapis demi lapis dan mungkin ada tantangan tertentu dalam melakukan proses ini.
Lai memperkirakan, jika sebuah perusahaan bangkrut, kecil kemungkinannya kreditor tanpa jaminan akan mendapatkan kembali seluruh uangnya. Kreditor asing juga kemungkinan besar tidak akan mendapat kembali uangnya sebelum kreditor asal Cina.
Jika perintah Hakim Chan tidak dilaksanakan di Cina, maka akan memberi pesan yang kuat dan memberi petunjuk tentang apa yang mungkin dihadapi oleh pengembang dan kreditor lain.
