Efek Domino Jika Sri Mulyani Mundur, Investor Bisa Tinggalkan RI
Sementara untuk proyek pemerintah, secara alokasi, tidak akan banyak berubah karena sudah dikunci di APBN 2024. Namun menurutnya, disiplin fiskal dari belanja proyek tersebut berpotensi memburuk sehingga proyek berpeluang menjadi semakin kurang efisien.
Kesulitan Peroleh Pinjaman Baru
Menurut direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, Sri Mulyani adalah salah satu menteri keuangan yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka dari itu, jika ia meninggalkan kabinet Jokowi efeknya akan terjadi syok terhadap para investor dan kreditur.
“Dan bahkan konsekuensinya, kita akan susah mendapatkan pinjaman baru serta kerja sama investasi khususnya transisi energi yang sedang progres negosiasi dalam bentuk JETP terancam bisa jalan ditempat atau bahkan bisa dibatalkan karena bicara kredibilitas,” ujar Bhima.
Namun di sisi lain, jika Sri Mulyani tidak mundur, justru kredibilitas Sri Mulyani bisa dipertanyakan. Karena menurutnya, saat ini sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan ekonomi presiden Jokowi yang membahayakan. Selain itu, tingkat korupsi di kementerian keuangan juga tinggi.
“Korupsinya sudah sangat sistemik beberapa proyek infrastruktur mau digenjot tapi anggarannya tidak ada, ini menimbulkan konflik moral juga untuk Sri Mulyani. Jadi kalau dia bertahan, kredibilitasnya juga akan dipertanyakan,” ujarnya.
Sebab, kredibilitas Sri Mulyani sangat penting di kabinet . Kalau Sri Mulyani mundur, proyek yang sedang berjalan bisa terganggu dan investor mengalihkan investasinya ke negara lain yang memiliki kredibilitas besar.
Bahkan isu kemunduran ini juga bisa menjadi sebuah tamparan keras untuk Jokowi. Sebab, menurut Bhima, tanpa Sri Mulyani perekonomian Indonesia akan sangat rapuh dan kepercayaan internasional hanya bergantung pada dirinya.
“Dan ini menjadi pertanyaan besar, ada apa di internal karena sosok Sri Mulyani bukan politisi, ia adalah birokrat teknokrat akademisi sehingga ini menunjukkan Jokowi tidak lagi memiliki dukungan moril dari menteri yang memiliki kapasitas dibidang ekonomi,” ujarnya.
