Kenaikan Gaji PNS Akan Bebani APBN, Ini Sebabnya
Menurut Bhima, masih banyak anggaran belanja untuk rapat dan perjalanan dinas yang seharusnya bisa dipangkas. Selain itu, dia menyoroti bengkaknya belanja pegawai berbanding terbalik dengan produktivitas ekonomi.
Sebab, uang yang seharusnya masuk ke belanja modal untuk stimulus infrastruktur dalam industri, tapi justru masuk ke anggaran belanja pegawai dan sebagian dibiayai oleh utang. Hal ini menyebabkan struktur APBN menjadi kurang produktif.
Menjadi Beban bagi Perekonomian
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut, kenaikan gaji PNS sebesar 8% merupakan yang pertama kalinya di pemerintahan Jokowi.
"Kenaikan rasio belanja total APBN akan semakin besar, membuat beban [negara] juga semakin besar. Jadi rasio tinggi belanja pegawai menjadi beban bagi perekonomian," kata Tauhid.
Mengantisipasi beban negara yang makin besar, Tauhid menyarankan agar kenaikan gaji PNS tidak dilakukan setiap tahun. Kemudian dibarengi kebijakan moratorium atau zero growth.
"Perekrutan pegawai baru bisa dilakukan jika ada yang pensiun. Jika ada yang pensiun, bisa ditambah dengan pegawai baru untuk menggantikannya dan ini untuk menekan kenaikan belanja pegawai," ujarnya.
Selain itu, bisa mencontoh Inggris. Untuk menekan pengeluaran, pemerintah bisa melakukan pemotongan gaji di struktur di atas, seperti pejabat tertinggi dan pegawai BUMN melalui penyesuaian tunjangan mereka dengan porsi gaji pokok tetap.
