Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Minta Defisit Dijaga 3%

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menilai program makan siang gratis perlu direncanakan secara matang, khususnya pada aspek anggaran. 

Satu Kahkonen pun meminta agar pemerintah terlebih dahulu menetapkan dengan pasti terkait bentuk dan sasaran program yang dituju. Kemudian mempertimbangkan biaya hingga ketersediaan sumber daya.

"Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, pada Selasa (27/2).

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut terkait program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar program makan siang gratis tidak memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menjaga batas atas defisit di angka 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB yang ditentukan dalam udang-undang," ujar Satu.

Tak hanya menjaga defisit APBN, Satu Kahkonen juga meminta pemerintah untuk terus mendorong stabilitas makro ekonomi dan fiskal di Indonesia. Dengan begitu, kondisi perekonomian domestik tetap terjaga.

Sri Mulyani Naikkan Target Defisit APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mewaspadai kenaikkan defisit APBN pada 2025. Hal ini seiring perlambatan ekonomi domestik, ekonomi global hingga program pemerintah baru yang akan menambah beban APBN.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2023 mencapai Rp 347,6 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut lebih rendah dari target pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% dari PDB.

Namun Sri Mulyani Indrawati menaikkan target defisit APBN 2025 sebesar 2,45%-2,8% pada PDB. Perhitungan defisit tersebut termasuk anggaran program makan siang gratis yang digagas oleh capres Prabowo Subianto.

Saat ini pagu indikatif program prioritas masih dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.

"Semuanya sudah harus masuk disitu, tidak ada yang on top. Jadi dalam defisit itu, sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian/lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, target defisit tersebut masih masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan berdasarkan penerimaan negara, pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.

Sehingga postur RAPBN secara detail masih akan dibahas bulan depan, sambil menunggu hasil Pemilu resmi dari KPU. Setelah keputusan KPU keluar, pemerintah baru mulai merinci anggaran untuk tahun depan.

"Di bulan depan nanti, kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring [hasil] KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang resmi memenangi Pemilu," kata Sri Mulyani.

Selain itu, Bendahara Negara ini juga mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.