Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis, Minta Defisit Dijaga 3%
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menilai program makan siang gratis perlu direncanakan secara matang, khususnya pada aspek anggaran.
Satu Kahkonen pun meminta agar pemerintah terlebih dahulu menetapkan dengan pasti terkait bentuk dan sasaran program yang dituju. Kemudian mempertimbangkan biaya hingga ketersediaan sumber daya.
"Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, pada Selasa (27/2).
Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut terkait program Makan Siang Gratis dari pemerintah.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar program makan siang gratis tidak memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menjaga batas atas defisit di angka 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal 3% dari PDB yang ditentukan dalam udang-undang," ujar Satu.
Tak hanya menjaga defisit APBN, Satu Kahkonen juga meminta pemerintah untuk terus mendorong stabilitas makro ekonomi dan fiskal di Indonesia. Dengan begitu, kondisi perekonomian domestik tetap terjaga.
Sri Mulyani Naikkan Target Defisit APBN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mewaspadai kenaikkan defisit APBN pada 2025. Hal ini seiring perlambatan ekonomi domestik, ekonomi global hingga program pemerintah baru yang akan menambah beban APBN.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN 2023 mencapai Rp 347,6 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut lebih rendah dari target pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% dari PDB.
