Masuki Masa Transisi Presiden Baru, Bagaimana Penyusunan APBN 2025?
Pemerintah tengah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang memasuki tahap awal perencanaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah mematangkan Kerangka Ekonomi Mikro dan Pokok-Pokok Kerangka Fiskal (KEM-PPKF) sebagai kerangka penyusunan APBN 2025.
Salah satu yang menjadi pertanyaan apakah program makan siang gratis sudah masuk dalam KEM-PPKF. Ini merupakan program unggulan Prabowo Subianto, yang baru saja ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024.
Sri Mulyani pun membeberkan, bahwa rancangan KEM-PPKF belum membahas program makan siang gratis. “Soal makan siang gratis, kami nggak [bisa] menjawab karena di APBN 2024 kita belum ada,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta pada Selasa (19/3).
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini pembahasan yang dilakukan pemerintah baru memasuki tahap awal karena baru membahas rentang perkiraan KEM-PPKF dan belum merinci lebih lanjut mengenai program-program turunannya.
“Di [APBN] 2024 kan tidak ada, kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru nanti kami ke Bapak Ibu [DPR] sekalian mulai dari KEM-PPKF,” ujar Sri Mulyani.
Dia menekankan, bahwa KEM-PPKF 2025 baru membahas postur besar APBN saja, belum sampai merinci terkait pos-pos anggaran turunannya. “Itu sudah ada postur besarnya, belum sampai ke detailnya, siapa yang belanja [anggarannya], apa bentuk [programnya]. Apalagi mau ngambil pos, ya belum,” kata dia.
Mekanisme Penyusunan APBN 2025
Penyusunan APBN 2025 akan melibatkan pemerintahan baru karena mereka yang akan menjalankan program pemerintah untuk lima tahun ke depan. Saat ini adalah masa transaksi ke pemerintahan baru, di mana pelantikan presiden akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang.
Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo mengungkapkan apa saja mekanisme dalam penyusunan APBN di masa trasisi pemerintahan baru, khususnya untuk penyusunan APBN 2025.
Prastowo menjelaskan, penyusunan awal RAPBN 2025 tengah dijalankan pemerintah sambil menunggu hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang nantinya diumumkan oleh KPU.
Dia menyebutkan, terdapat delapan tahapan dalam menyusun APBN, di mana tahap awal dimulai dari proses internal pemerintah. Pada tahap pertama ini, pemerintah menetapakan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.
Kedua, penyusunan kapasitas fiskal. Ketiga, mengulas angka dasar kementerian/lembaga. Keempat, penyampaian KEM-PPKF dan ketersediaan anggaran ke presiden yang berlangsung pada bulan Maret.
Kelima, pada tahapan ini pemerintah akan mulai membahas pagu indikatif Kementerian/Lembaga (K/L). Keenam, keluarnya pagu anggaran pada akhir Juni. Proses penetapan pagu anggaran ini dilakukan setelah adanya pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketujuh, menelaah Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-KL) pada Juli dan selanjutnya penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus. Kedelapan, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) rincian APBN Tahun Anggaran 2025 setelah ditetapkan sebagai UU dan pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
APBN 2025 adalah Masa Transisi Pemerintahan di 2024
Prastowo mengatakan, masa transisi ini mirip dengan tahun 2014, saat transisi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Proses koordinasi dan komunikasi secara intens juga terjadi untuk memastikan kebelanjutan.
Maka itu, sambil menunggu hasil Pemilu melalui penetapan KPU, pemerintah melakukan proses penyusunan RAPBN 2025 sesuai ketentuan. Di bawah pimpin Jokowi, pembahasan asumsi, proyeksi dan indikator tertentu juga mempertimbangkan program presiden terpilih.
"Dengan tetap memperhatikan kondisi APBN dan kepentingan menjaga kesinambungan fiskal yang sehat," ujar Prastowo dalam unggahan di Twitter (X) dikutip pada Kamis (21/3).
