Sri Mulyani Bantah Blokir Anggaran Kementerian untuk Biayai Bansos
“Di APBN 2024, kami mengirimkan surat automatic adjustment pada 29 desember 2023 yang menarik perhatian publik, ini karena sudah hawa Pemilu, tapi sebenarnya kami sudah lakukan sejak 2022,” ujarnya.
Anggaran Bansos dan Perlinsos di APBN
Bendahara Negara ini pun kembali menegaskan bahwa anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang diblokir tidak digunakan untuk program bansos maupun perlindungan sosial (perlinsos).
"Bansos dan Perlinsos sudah dianggarkan di APBN baik di bagian anggaran kementerian masing-masing maupun di bagian anggaran bendaharan umum negara melalui transfer dana keuangan ke daerah seperti BLT Dana Desa menjadi bansos. Itu pos anggarannya beda sekali dan tidak dibiayai automatic adjustment,” ujarnya.
Adapun jumlah dana kementerian/lembaga yang diblokir mencapai 5% dengan perkiraan sesuai data historis di seluruh kementerian/lembaga yang rata-rata hanya menggunakan 95% anggaran.
“Dengan demikian, ketika kami menyampaikan [blokir anggaran] 5%, maka tidak akan memengaruhi kemampuan kementerian/lembaga. Kenapa 5%, ini untuk mengelola APBN secara fleksibel dan menambah daya tahan terutama untuk menjaga postur, tingkat defisit ketika kita menghadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian,” ujarnya.
Dalam sidang tersebut, Hakim Saldi Isra sempat mempertanyakan kebijakan automatic adjustment dan terkait fokus anggaran. Ia menanyakan seberapa sering Kementerian Keuangan melakukan kebijakan ini dalam lima hingga enam tahun terakhir.
“Biasanya kan, kalau mau ada pengetatan di berbagai kementerian/lembaga itu kan setelah tahun berjalan. Nah, ini kan dilakukan di awal tahun,” ujar Saldi.
