Anggaran HUT RI di IKN Bebani APBN, Jokowi Diminta Fokus Tangani Kemiskinan
Anggaran perayaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI (HUT RI) Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih fokus mengalokasikan anggaran ke program produktif.
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut kenaikan anggaran yang sangat drastis tersebut membuat APBN menjadi tidak efisien.
"Ini pemborosan anggaran negara, sebaiknya anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti program pengentasan kemiskinan," kata Esther kepada Katadata.co.id, Kamis (15/8).
Selain itu, anggaran tersebut bisa digunakan untuk beasiswa bagi anak-anak putus sekolah. Serta program produktif lain yang memberi dampak jangka panjang dan pengaruh luas ke masyarakat.
Pada kesempatan berbeda, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira justru menyoroti beban utang dan bunga utang yang harus dibayar oleh pemerintah pada tahun depan.
Dia menyebut utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp 800 triliun dan bunga utang Rp 400 triliun untuk tahun berjalan. Kondisi itu menunjukkan APBN sedang dalam kondisi yang cukup berat.
Apalagi, banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah karena daya beli melemah, biaya kuliah yang terus meningkat, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin masif.
Menurut Bhima, APBN lebih baik dibelanjakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko ekonomi tersebut, daripada untuk perayaan HUT RI. “Cara ini menunjukkan kualitas dari APBN digunakan untuk belanja nonproduktif,” ujar dia.
Pengadaan Alat-alat Upacara di IKN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan anggaran perayaan HUT RI di IKN meningkat signifikan. Alokasi anggaran yang disiapkan meningkat 64,15% jika dibandingkan perayaan HUT RI di Jakarta pada 2023.
“Tahun ini kami menyiapkan Rp 87 miliar untuk kegiatan 17-an di IKN. Kalau dibandingkan di Jakarta Rp 53 miliar," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (13/8).
Anggaran yang terbilang fantastis tersebut meningkat karena adanya pengeluaran atas penyesuaian kondisi di IKN. Isa mengatakan kenaikan anggaran terjadi karena pengadaan sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan askes khusus, hingga persiapan jamuan untuk tamu negara.
“Terutama biaya besar untuk alat-alat upacara, kemudian penyiapan sarana fisik itu perlu dilakukan di tempat baru di sana. Jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta, terutama karena lokasinya belum tersedia cukup prasarana untuk jamuan ini,” ujarnya.
