Airlangga: Pemberian Insentif Literasi Keuangan ke Daerah Ditentukan Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, bahwa pemerintah akan memberikan insentif kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Rencana ini masih dibahas lebih lanjut setelah masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keputusan tersebut bergantung pada kebijakan pemerintahan Prabowo. 

"Mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah baru, karena anggarannya ada," kata Airlangga di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8).

Hal ini untuk merespons permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar pemerintah memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerahnya masing-masing.

“Kami berharap Menko (Airlangga) dapat memberikan arahan kepada kami seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memberikan kontribusi terbaik dalam melaksanakan inklusi dan literasi keuangan,” kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar. 

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah dan OJK mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98% pada 2045.

Di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DKNI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan. Bahkan, edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta pada 2023.

Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 dan telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86% dari total pelajar di Indonesia.

Selain itu, program pemberdayaan aset juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal.

Pengguna QRIS Capai 45 Juta

Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna. Kemudian layanan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.

“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, beberapa program bantuan pemerintah juga disalurkan secara nontunai atau e-wallet. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Hal itu dilakukan melalui program keluarga harapan atau PKH yang disalurkan kepada 9,16 juta keluarga penerima manfaat dan prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat.

Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berhasil menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani.

Pemadanan Data dengan OJK

Dengan adanya program pemerintah tersebut, Airlangga memastikan ke depan akan ada pemadanan data dengan OJK. Hal itu dilakukan agar data literasi dan inklusi milik OJK dan Kemenko Perekonomian bisa sama.

OJK mencatat indeks inklusi keuangan masyarakat baru mencapai 75% pada 2023. Sementara target inklusi keuangan pada tahun ini mencapai 90%.

“Jadi saya minta nanti ke depan kita padankan datanya, tidak hanya semata-mata yang dilingkup jasa keuangan. Termasuk program bansos pemerintah yang sebagian juga menggunakan digital payment,” kata Airlangga.