Aburizal Bakrie Kritik Bansos, Minta Pemerintah Fokus Berdayakan Masyarakat
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menyoroti cara pemerintah saat ini yang mengatasi masalah kemiskinan dengan gencar menyalurkan bantuna sosial (bansos) kepada masyarakat.
Padahal, menurut pria yang akrab disapa Ical, masalah kemiskinan seharusnya diselesaikan dengan menggerakan dan memberdayakan ekonomi masyarakat itu sendiri.
"Kita lihat, kalau ketidakpuasan yang banyak kita lihat sekarang. Menurut saya ketidakpuasan itu kepada demokrasi, kepada politik. Tidak lagi kepada perut," kata Ical kepada Katadata.co.id dikutip Selasa (24/9).
Menurut Ical, tidak bisa perut masyarakat terus menerus diisi dengan bansos. Sehingga, pemerintah perlu melakukan perubahan skema atau strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,03% pada Maret 2024. Artinya, masih ada 25,22 juta orang Indonesia yang hidup miskin.
Angka kemiskinan itu turun 0,33% poin dari Maret 2023, serta turun 0,54% poin dari September 2022. Tercatat persentase penduduk miskin perkotaan 7,09% dan perdesaan 11,79% pada Maret 2024.
Desain Ekonomi dan Sikap
Untuk itu, Ical mendorong pemerintah mengubah desain ekonomi dan sikap agar terjadi pemerataan ekonomi. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mencotohkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pernah dia terapkan selama menjababat sebagai Menko Perekonomian.
"Saya perintahkan bank-bank waktu itu beri KUR Rp 500 juta, sekarang cuma Rp 50 juta. Bisa untuk apa uang Rp 50 juta," ujarnya.
Menurut Ical, dengan plafon KUR Rp 500 juta, nasabah atau masyarakat bisa membeli ruko dan mesin jahit untuk berusaha. "Kalau Rp 50 juta, bagaimana bisa beli ruko dan mesin jahit, nggak bisa," ujarnya.
Dia juga mencontohkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNBM) Perdesaan. Ini merupakah program pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan serta pelatihan.
Selain itu, program ini menyediakan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.
