Sri Mulyani: Rekor Penerimaan Negara Mendekati Rp 3.000 Triliun pada 2025
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat menjelang berakhir jabatannya di kabinet Presiden Joko Widodo. Dia mengungkapkan bahwa selama ini tidak mudah dalam memungut pajak.
Sri Mulyani mengatakan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 ditargetkan penerimaan negara mencapai Rp 2.996,9 triliun. Sri Mulyani menyebut angka itu nyaris mendekati Rp 3.000 triliun.
“Ini adalah rekor terbaru dari penerimaan negara, mencapai mendekati Rp 3.000 triliun. Boleh ditepuk tangan, ini susah lho ngumpulin pajak. Kalau gampang tidak perlu tepuk tangan,” kata Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Summit, Selasa (8/10).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN 20205 memang didesain cukup ambisius. tapi tetap realistis.
“Sehingga ini bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru,” ujar Sri Mulyani.
Dalam APBN 2025, penerimaan pajak dan cukai ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun. Sementara target PNBP pada pemerintahan tahun pertama Prabowo Subianto mencapai Rp 505,4 triliun.
Sementara belanja negara ditargetkan Rp 3.613 triliun, terdiri belanja pemerintah pusat Rp 2.693 triliun dan transfer ke daerah Rp 919 triliun. Lalu defisit APBN didesain 2,53% dari produk domestic bruto (PDB) atau nominalnya Rp 616 triliun.
“Dari postur ini kami telah terus berkonsultasi, berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi, dan presiden terpilih untuk bisa menampung program-program quick win dari pemerintah,” kata Sri Mulyani.
Prabowo Bakal Kejar Pengemplang Pajak
Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan alokasi penerimaan negara yang diperoleh dari pengemplang pajak untuk menambal APBN pada 2025.
Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
“Rencananya belanja negara Rp 3.600 triliun, tapi kita butuhkan minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun dan kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).
Dia menjelaskan, pajak yang belum dikumpulkan itu berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajaknya yang sudah dinyatakan kalah. Hanya saja, para pelaku itu belum juga menyetorkan kewajiban pajak.
"Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ujar Drajad.
