Sri Mulyani Akan Terbitkan SBN untuk Danai Program 3 Juta Rumah, BI Siap Borong

Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa berbagai skema pembiayaan kreatif akan dikembangkan untuk menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan daya dukung terhadap sektor lain.

“Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan. Instrumen ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang skalanya akan ditingkatkan.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen kepada perbankan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas hingga Rp80 triliun.

“Dukungan pendanaan dari BI juga mencakup pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry.

Perry menambahkan bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, karena tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendorong berbagai industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan bersumber langsung dari APBN, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap sesuai dengan regulasi yang ada.

“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu, tentu dalam koridor aturan yang ada,” ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan berasal dari dukungan BI. Namun, mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.