KontraS Sebut Penghargaan 'Putera Reformasi' untuk Jokowi Tak Relevan

KontraS menilai Jokowi gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, termasuk pada Tragedi Trisakti 22 Mei 1998.
Image title
Oleh Tri Kurnia Yunianto
23 September 2019, 16:11
penghargaan putera reformasi, jokowi, universitas trisakti
Katadata/Donang Wahyu
Presiden Jokowi saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5). Jokowi disebutkan akan menerima penghargaan "Putera Reformasi" dari Universitas Trisakti.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemberian penghargaan "Putera Reformasi" oleh Universitas Trisakti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak relevan. Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu dianggap gagal memenuhi janjinya untuk menuntaskan masalah HAM di masa lalu.

"Itu (penganugrahan penghargaan) seperti lelucon saja. Di saat semua orang sedang protes pada Jokowi tentang rancangan undang-undang yang bermasalah, tapi malah ada usulan seperti itu," ujar Sekjen Federasi KontraS, Andy Irfan, saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (23/9).

Menurutnya, sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden RI periode pertama 2014 lalu, tidak ada satu pun permasalahan HAM yang diselesaikannya. Padahal, salah satu tema kampanye Jokowi adalah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Tidak tegasnya Jokowi dalam menentukan sikap terkait dengan rencana revisi UU KPK dan RKUHP juga menjadi alasan penghargaan tersebut tak layak diterima. Selain itu, kasus rasial yang terjadi pada mahasiswa Papua di Jawa Timur menjadi salah satu penyebab kegagalan Jokowi.

(Baca: Polemik Gelar Reformasi ke Jokowi, Rektor Trisakti Sebut Peran Alumni)

"Pemerintah cenderung menggunakan cara-cara represif melalui militer menjadikannya jauh dari semangat reformasi. Semua masalah berhenti ditempat. Ditambah pemerintah terlalu lamban menyelesaikan konflik Papua," kata dia.

KontraS justru menyoroti pihak Universitas Trisakti yang terkesan berlebihan dalam memberikan gelar. Padahal, saat terjadinya konflik tahun 1998 beberapa mahasiswa menjadi korban. Pihak militer dituduh sebagai dalang penculikan dan pembunuhan terhadap aktivis mahasiswa.

"Hal itu justru akan menyakiti keluarga korban yang hingga kini belum mendapatkan keadilan. Trisakti terkesan tak ada integritasnya dalam memberikan penghargaan. Ini anomali, mirip orang yang ngelantur," ujarnya.

Sementara, Rektor Trisakti, Ali Ghufron Mukti menjelaskan melalui keterangan tertulisnya rencana tersebut masih dalam proses. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Sekertaris Negara Kabinet RI dan menunggu tembusan kepada Mensesneg.

(Baca: Jokowi Undang Pimpinan DPR dan Fraksi ke Istana Bahas RKUHP)

"Rencana pemberian penganugerahan sebagai putra reformasi tersebut masih dalam proses dan merupakan permohonan yang disampaikan sebagian Alumni Trisakti yang tergabung didalam kegiatan 'Deklarasi Alumni Trisakti untuk Jokowi pada 9 Februari 2019'," tulis surat dengan nomor 454/AK.15/USAKTI/R/IX/2019.

Di sisi lain, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah tidak setuju kampusnya memberikan gelar tersebut pada Jokowi. Hingga saar ini mahasiswa dan pihak universitas masih berupaya membangun komunikasi. Namun, belum ada pernyataan resmi yang diterima mahasiswa.

"Sudah jelas kami Mahasiswa Trisakti menolak pemberian gelar itu pada Jokowi. Tidak jelas indikatornya apa, pemerintah juga tak ada komitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya tragedi Trisakti 12 Mei 1998," tandasnya.

(Baca: Gerakan Mahasiswa, dari Boedi Oetomo, Reformasi, hingga Bela KPK)

Reporter: Tri Kurnia Yunianto

Video Pilihan

Artikel Terkait