PT KAI Keberatan Lepas Kereta Commuter ke MRT Jakarta

KCI juga berkontribusi hingga 30% terhadap pendapatan KAI, sehingga akuisisi akan berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan.
Image title
20 Januari 2021, 18:17
akuisisi kci, mrt jakarta, kai,
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
KRL Commuter Line melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Pejompongan, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Rencana MRT Jakarta mengakuisisi Kereta Commuter Indonesia (KCI) menuai sorotan. Kereta Api Indonesia (KAI) keberatan jika harus melepas entitas anaknya itu kepada MRT Jakarta. Pasalnya jika itu terjadi, KAI akan kehilangan alokasi anggaran public service obligation (PSO)-nya.

Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya mengatakan bahwa hilangnya PSO akan sangat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Apalagi KCI berkontribusi hingga 30% terhadap pendapatan KAI.

"KAI memiliki tanggungan dalam merawat aset. Karena itu, hilangnya PSO akan berakibat pada pengeluaran maupun pemasukan perusahaan. Tanpa landasan hukum yang kuat, tanpa ada kejelasan model bisnis, (akuisisi) akan sulit dilakukan,” kata Salusra dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (20/1).

Dia khawatir jika akuisisi terjadi, karyawan bisa mengundurkan diri dengan perubahan hak dari pemegang saham

Advertisement

Senada, Ketua Institut Studi Transportasi (Intran) Darmaningtyas mengatakan akuisisi akan menyebabkan perubahan PSO. "Hal ini dapat membuat subsidi untuk penumpang berkurang. KAI akan menciut karena jumlah penumpangnya berkurang. Akhirnya secara korporasi juga mempengaruhi eksistensi KAI,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia menekankan agar transformasi ini perlu dilakukan dengan hati-hati. "Masing-masing pihak harus membuka diri untuk berkolaborasi," kata Darmaningtyas.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang menambahkan, terdapat ancaman dan kelemahan jika kedua perusahaan dileburkan, selain hilangnya alokasi PSO karena kedua perusahaan akan berganti status menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta.

"Beberapa diantaranya seperti pemborosan biaya investasi dan modal kerja, apabila membentuk korporasi baru. Sementara biaya pemeliharaan pelayanan mahal. Lebih baik fokus pada pelayanan integrasi transportasi publik," ujarnya.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan keinginan akuisisi karena adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) hampir Rp 20 triliun.

"Sehingga, kala itu diprediksi dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam memberikan PSO. Sekarang, karena pandemi Covid-19, SILPA sekitar Rp 2 triliun. Bisa jadi jika akuisisi terwujud, masih memerlukan bantuan pemerintah pusat,” ujarnya.

Arahan Integrasi Transportasi yang Berubah Menjadi Akuisisi

Sebenarnya, rencana akuisisi ini lahir dari hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dua tahun lalu. Dalam rapat tersebut Jokowi menginstruksikan integrasi pengelolaan moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

Pengelolaan moda transportasi nantinya diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ini karena Jakarta memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang besar. Sehingga, dinilai dapat mengemban tugas tersebut. “Di sini ditekankan, dapat, bukan harus,” kata Salusra.

Kemudian Kementerian BUMN agar memberikan saham mayoritas di KCI kepada Pemprov DKI atau dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture) antara KAI dengan Pemrpov DKI mengenai pengelolaan stasiun.

Namun, hasil ratas tersebut justru melahirkan rencana akuisisi KCI oleh MRT Jakarta sebagai bentuk integrasi moda transportasi. Untuk memuluskan akuisisi tersebut MRT Jakarta dan KAI membentuk perusahaan baru bernama PT Multi Intermoda Transportasi Jakarta (MITJ), MRT Jakarta menguasai 51% saham dan KAI 49%.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebutkan bahwa MITJ merupakan simplifikasi kebijakan yang kompleks dan rumit. Bahkan MITJ terkesan hanya fokus pada komersialisasi stasiun, bukan pengintegrasian moda transportasi.

Ia pun menyoroti, KCI mempunyai 72 stasiun, diantaranya stasiun sub urban dan stasiun intercity. Jika akusisi disahkan, Agus menilai pendapatan KCI akan berkurang.

Selanjutnya, KCI pun akan menjadi beban APBN melalui skema PSO. “Ini perubahan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sulit. Karena akan melibatkan Kementerian Keuangan,” ujar Agus.

Reporter: Annisa Rizky Fadila
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait