PT KAI Keberatan Lepas Kereta Commuter ke MRT Jakarta
"Sehingga, kala itu diprediksi dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam memberikan PSO. Sekarang, karena pandemi Covid-19, SILPA sekitar Rp 2 triliun. Bisa jadi jika akuisisi terwujud, masih memerlukan bantuan pemerintah pusat,” ujarnya.
Arahan Integrasi Transportasi yang Berubah Menjadi Akuisisi
Sebenarnya, rencana akuisisi ini lahir dari hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dua tahun lalu. Dalam rapat tersebut Jokowi menginstruksikan integrasi pengelolaan moda transportasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Pengelolaan moda transportasi nantinya diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ini karena Jakarta memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang besar. Sehingga, dinilai dapat mengemban tugas tersebut. “Di sini ditekankan, dapat, bukan harus,” kata Salusra.
Kemudian Kementerian BUMN agar memberikan saham mayoritas di KCI kepada Pemprov DKI atau dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture) antara KAI dengan Pemrpov DKI mengenai pengelolaan stasiun.
Namun, hasil ratas tersebut justru melahirkan rencana akuisisi KCI oleh MRT Jakarta sebagai bentuk integrasi moda transportasi. Untuk memuluskan akuisisi tersebut MRT Jakarta dan KAI membentuk perusahaan baru bernama PT Multi Intermoda Transportasi Jakarta (MITJ), MRT Jakarta menguasai 51% saham dan KAI 49%.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebutkan bahwa MITJ merupakan simplifikasi kebijakan yang kompleks dan rumit. Bahkan MITJ terkesan hanya fokus pada komersialisasi stasiun, bukan pengintegrasian moda transportasi.
Ia pun menyoroti, KCI mempunyai 72 stasiun, diantaranya stasiun sub urban dan stasiun intercity. Jika akusisi disahkan, Agus menilai pendapatan KCI akan berkurang.
Selanjutnya, KCI pun akan menjadi beban APBN melalui skema PSO. “Ini perubahan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sulit. Karena akan melibatkan Kementerian Keuangan,” ujar Agus.
