DPR Tolak Rencana Pemerintah Mengimpor 1 Juta Ton Beras

DPR meminta pemerintah fokus pada penyerapan hasil produksi dalam negeri ketimbang impor.
Image title
15 Maret 2021, 15:46
impor beras, dpt tolak impor beras, beras
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Pekerja mengemas beras ke dalam karung di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Komisi IV DPR menolak rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras tahun ini. Pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021 melalui Perum Bulog.

"Komisi IV menolak keputusan rencana impor satu juta ton beras oleh Perum Bulog. Komisi IV meminta pemerintah lebih mengutamakan produksi dalam negeri," kata Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (15/3).

Komisi IV menolak rencana ini karena dinilai tidak berpihak kepada petani Indonesia. Hal itu dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.

Advertisement

Dia menilai stok tersebut cukup untuk kebutuhan penjualan, program KPSA, dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.

“Beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu,” ujar Budi.

Bulog mengaku kesulitan untuk menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton dengan sebagian di antaranya telah mengalami turun mutu.

Oleh karena itu Komisi IV DPR RI juga meminta kepada pemerintah agar memberikan kewenangan yang seimbang antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran pada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional.

"Selanjutnya, Komisi IV merekomendasikan untuk melanjutkan penugasan kepada Perum Bulog mengenai pengelolaan CBP dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen dan penugasan untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah," kata Hasan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 dalam rangka ketahanan pangan nasional dengan demikian terjadi perputaran stok beras dalam Perum Bulog.

Alasan Pemerintah Impor Beras

Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, kebijakan impor beras akan diupayakan agar tidak mengganggu penjualan hasil panen petani. Ia memastikan bahwa beras yang diimpor oleh pemerintah hanya untuk cadangan Bulog, bukan untuk dijual bebas.

"Iron stock itu adalah barang yang memang ditaruh oleh Bulog sebagai cadangan. Dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," ujar dia.

Teknis impor beras tersebut nantinya akan diatur oleh Kementerian Perdagangan. "Waktu, tempat, dan harga itu di tangan saya," ujar Lutfi.

"Pemerintah melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta-1,5 juta ton," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, awal Maret (4/3).

Tambahan beras dari luar negeri itu dinilai perlu untuk menjaga stok beras nasional dengan memperhitungkan kebutuhan bansos bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), korban banjir, dan pandemi Covid-19.

Bagaimanapun, pemerintah juga tetap berupaya menjaga stok beras dengan melakukan penyerapan gabah oleh Bulog. Target penyerapan mencapai 900.000 ton setara beras pada saat panen raya Maret hingga Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni hingga September 2021.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait